Back to Kompasiana
Artikel

Regional

Johanis Mawuntu

Pensiunan Pertamina Perkapalan.

Pemakaian Elpiji Perlu Undang-undang Gas

OPINI | 12 August 2010 | 13:45 Dibaca: 366   Komentar: 3   0

Mengapa saya mengaitkan kalimat ini: (Menurut Undang-Undang Uap (Stoom Ordonnantie) 1930 yang masih berlaku sampai sekarang dan belum pernah direvisi, pasal 1; ayat 1, bahwa: Bejana atau tabung yang bertekanan > 1 Atmosfir (atm) harus mendapat ijin dan pengawasan oleh Negara/Pemerintah) pada tulisan saya mengenai ELPIJI; karena:

Jaman Belanda dulu sewaktu “James Watt” menemukan MESIN UAP banyak kecelakaan yang terjadi, yaitu ketel uap (boiler) pada meledak dan menimbulkan banyak korban jiwa (gambaran peristiwa yang terjadi tidak jauh berbeda dengan keadaan sekarang yaitu gas Elpiji meledak ).

Malapetaka secara beruntun terjadi karena ketel uap (boiler) selain dipakai untuk penggerak Locomotip Kereta Api dan Kapal Laut juga dipakai untuk keperluan Rumah Tangga, layaknya Elpiji pada saat ini.

Penguasa yang diwakili oleh Polisi berusaha menangkap para pembuat Ketel Uap serta pembuat perlengkapannya seperti yang terjadi sekarang ini, tapi apa lacur mereka tidak bisa dijerat karena dasar hukumnya tidak ada. >>. maka Pemerintah Belanda mengeluarkan STOOM ORDONNANTIE yang mengatur bahwa bejana atau tabung yang bertekanan > 1 atm(kg/cm2) harus mendapat persetujuan dan pengawasan dari Pemerintah/Negara, ini diadopsi ke Indonesia sebagai jajahannya, sekarang masih berlaku dan dapat pengawasan dari Keselamatan Kerja.

Ceritra lain: Apakah anda tahu Elpiji(Propane nya) bertekanan berapa! (menurut diagaram P-T atau diagram Tekanan - Suhu) pada 50derajat Celcius tekanannya 20kg/cm2), Elpiji(Butane nya) pada suhu itu bertekanan 4.5kg/cm2.

Keselamatan Kerja masyarakat kita sudah waktunya untuk dibuatkan Undang-Undang yang dikaitkan dengan Gas Elpiji. Karena penggunaan Gas Elpiji bisa diberbagai bidang, misalnya, jangan anda kaget jika Air Condition meledak (Elpiji bisa dipakai untuk refrigerant (media pendingin) pendorong penyemprot cat dsb. di Negara maju hal ini dianggap ILLEGAL(melanggar hukum) karena ada Legal(hukum) nya..

Di Indonesia kan belum ada hukumnya, kasihan kan kalau di kategorikan mati konyol akibat konversi gas elpiji.

Demikian penjelasan saya mengenai mengaitkan Keselamatan Kerja dan Undang-undang Uap dengan malapetaka yang terjadi akibat meledaknya Elpiji akhir-akhir ini

Penulis,

Johanis R. Mawuntu Pensiunan Pertamin Perkapalan

Tinggal di Jakarta.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Tuntutan Kenaikan Upah Buruh yang Tak …

Agus Setyanto | | 31 October 2014 | 13:14

Soal Pembully Jokowi, Patutkah Dibela? …

Sahroha Lumbanraja | | 30 October 2014 | 20:35

“Nangkring” bareng Tanoto …

Kompasiana | | 27 October 2014 | 10:31

Hanya Kemendagri dan Kemenpu yang Memberi …

Rooy Salamony | | 31 October 2014 | 11:03

Ayo Wujudkan Rencana Kegiatan Sosialmu …

Kompasiana | | 31 October 2014 | 10:19


TRENDING ARTICLES

Inikah Sinyal PKS Bakal Cabut UU Pornografi? …

Gatot Swandito | 3 jam lalu

Hasil Evaluasi Timnas U-19: Skill, Salah …

Achmad Suwefi | 7 jam lalu

Kabinet Jokowi Tak Disukai Australia, Bagus! …

Aqila Muhammad | 7 jam lalu

Menjawab Keheranan Jokowi …

Raden Suparman | 7 jam lalu

Pencitraan Teruus??? …

Boyke Pribadi | 8 jam lalu


HIGHLIGHT

Senandung Rindu …

Ariesa Putris | 8 jam lalu

Perlukah Bbm Naik Karena Subsidi Jebol? …

Shohibul Hadi | 8 jam lalu

Serba Salah: Jokowi dan AM Tukang Tusuk Sate …

Stephanus Jakaria | 8 jam lalu

Hati Beling …

Binoto Hutabalian | 8 jam lalu

Berkaca Pada Dekrit Presiden …

Haries Sutanto | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: