Back to Kompasiana
Artikel

Regional

Bagus Santa Wardana

simple,, ingin menjadi orang berpengaruh di dunia....

KENAIKAN DAN PENCURIAN MINYAK DIKAJI DARI EKONOMI SDA

REP | 09 January 2011 | 01:37 Dibaca: 53   Komentar: 0   0

KENAIKAN DAN PENCURIAN MINYAK DIKAJI DARI EKONOMI SDA

Bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan;

Konsep manajemen lingkungan telah dikenal sejak tahun 1970 di era industrialisasi yang menyebabkan polusi lingkungan. Perhatian terhadap konsep manajemen lingkungan tumbuh dan berkembang menjadi kebutuhan industri serta menjadi bagian dari biaya yang harus dikeluarkan oleh industri untuk mengerti tentang penerapan manajemen lingkungan. Bersamaan dengan hal tersebut muncul standar manajemen lingkungan berbasis internasional seperti salah satunya ISO (International Organization for Standardization).

Industri migas di Indonesia sendiri telah menerapkan sistem manajemen lingkungan, yang mengacu pada ISO 14001 atau BS 7750 (United Kingdom) atau EMAS (European Union).

Penerapan teknologi maju di industri perminyakan tidak hanya berdampak kepada meningkatnya produksi migas, akan tetapi berdampak pula kepada lingkungan, alam dan sosial budaya. Hal ini sesuai dengan sasaran yang ingin kita capai yaitu terwujudnya peran optimal dari subsektor minyak dan gas bumi bagi penerimaan negara. Oleh karena itu analisis dampak lingkungan, keselamatan dan kesehatan menjadi prioritas utama dalam mendukung pembangunan di bidang migas berkelanjutan.

Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi;

dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional; Industri minyak, gas dan sumber daya alam mineral lainnya menduduki posisi yang penting dalam perkembangan sejarah perekonomian. Setidaknya, terdapat 60 negara berkembang maupun negara transisi dari segenap penjuru benua menggantungkan denyut perekenomiannya dengan memanfaatkan sektor industri migas dan tambang mineral ini.

Semestinya dengan pendapatan yang didapat dari sektor migas ini merupakan satu tiket yang membebaskan satu negara terbebas dari masalah-masalah menyedihkan seperti kemiskinan kronis. Tetapi kenyataan berbicara lain. Dalam beberapa studi mengindikasikan bahwa kekayaan alam yang berlimpah dalam satu negara membawa reverse effect. Negara-negara dengan kekayaan alam ini justru terpuruk kedalam problem kemiskinan kronis.

Menurut kriteria EITI (Extractive Industry Transparency Initiative), sebuah gerakan global untuk mempromosikan transparansi di sektor indsutri ekstraktif, Indonesia adalah salah satu negara yang tergolong negara kaya sumber daya alam (Resource Rich Countries). Porsi pendapatan minyak dan gas bumi dan mineral lainnya lebih dari 25 persen anggaran pendapatan negara.

Namun sebuah kontradiksi ditemui di Indonesia. Belum pupus ingatan kita cerita menyedihkan tentang ratusan balita terserang busung lapar dan kekurangan gizi kronis di NTT dan wilayah lainnya. Belum lagi wabah Lumpuh Layu (Polio) dan muntaber. Tak hanya itu, angka kemiskinan tiap tahun pun selalu merangkak naik. Berdasarkan Human Development Index (HDI) yang diterbitkan UNDP, tercatat lebih dari 100 juta jiwa hidup miskin atau sekitar 59,9 persen dari total penduduk Indonesia dengan penghasilan US$ 2 per hari.

Yang lebih ironis, angka kemiskinan tertinggi didominasi oleh daerah-daerah yang kaya sumber daya alam. Propinsi Riau sebagai contoh. Daerah yang memberikan kontribusi 70 persen dari sekitar 1 juta barel per hari produksi minyak Indonesia ini, lebih dari satu juta penduduknya hidup miskin. Padahal total penduduk propinsi Riau hanya sekitar 4,5 juta. Riau menduduki posisi ke 13 sebagai daerah dengan penduduk miskin terbanyak. Nangroe Aceh Darussalam (NAD) jauh lebih parah. Daerah yang sarat konflik namun kaya minyak dan gas alam ini menduduki posisi ke 4 sebagai daerah miskin di Indonesia. Jumlah penduduk miskin di NAD bertambah lagi dengan bencana tsunami yang belum lama dialami propinsi Serambi Mekkah ini. Jumlah penduduk miskin terbanyak juga dialami Papua, padahal daerah paling timur Indonesia itu terdapat sejumlah pertambangan raksasa.

Jika ditinjau dari sudut makro, Indonesia memang telah berhasil mengatasi apa yang dikenal sebagai fenomena Resource Curse atau Kutukan Sumber Daya. Namun, jika ditelaah lebih lanjut dengan fenomena mikro, sangat sulit menafikan kenyataan bahwa Indonesia telah terjangkit fenomena Resource Curse ini. Setidaknya, bukti-bukti diatas telah membuktikan hal itu. Studi lain menyatakan, penyebab utama terjadi fenomena Resource Curse ini karena korupsi yang terjadi di sektor Industri ini. Jika menyandingkan hasil studi Transparency International mengenai Index Persepsi Korupsi (IPK), negara pengekspor minyak merupakan negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi.
Demikian halnya dengan Indonesia. Sudah sejak lama industri migas menjadi ladang empuk terjadinya praktek-praktek korupsi. Cerita korupsi seputar industri ini nyaris tidak pernah sepi. Mulai dari sektor hulu hingga hilir. Bahkan korupsi di sektor ini sudah ada sejak negara ini memiliki perusahaan negara yang mengurusi migas, yakni Pertamina. Masih lekat ingatan kita, skandal korupsi Pertamina dari era Ibnu Sutowo, kasus Balongan, kasus Kasim, kasus Technical Asisstant Contract (TAC) PT. Usraindo yang melibatkan mantan Mentaben Ginanjar Kartasasmita (sekarang Ketua DPD), penjualan tanker Pertamina hingga yang terakhir kasus tender pembelian minyak mentah.

Dua isu diatas, resource curse dan korupsi, kini merupakan masalah besar yang harus ditangani secara serius. Padahal, jika ruh yang diamanatkan oleh pasal 33 UUD 1945 dijalankan sepenuhnya dalam sektor ini, semestinya cerita miris Busung Lapar, Lumpuh Layu dan Muntaber tak akan terjadi di Indonesia. Disisi lain, harus ada kemauan dari semua pihak yang terlibat, BP Migas, perusahaan minyak, kontraktor, Departemen Keuangan, BPKP dan DPR untuk mulai mempraktekan prinsip-prinsip keterbukaan (transparansi) dalam setiap proses yang ada serta memberi akses informasi yang seluas-luasnya lepada publik. Jika kedua hal tersebut dilakukan, niscaya akan memberikan implikasi yang nyata dalam kesejahteraan masyarakat dalam arti yang sebenarnya.

Gelapnya informasi di sektor industri migas, telah membuka celah yang nyata bagi praktek-praktek korupsi. Ironisnya, praktek-praktek korupsi ini malah dilegalisir oleh UU Migas 22/2001, yang menjamin prinsip kerahasiaan setiap informasi yang ada di sektor ini. Sebuah kontradiktif yang nyata di sektor ini. Dengan UU itu pula, tercipta wilayah abu-abu yang disebut production sharing contract (PSC). Kemungkinan resiko ini terjadi pada beberapa lini yang dimulai dari aspek birokrasi, pelaksanaan serta mekanisme pembebanan biaya (cost allocation) terutama pada mekanisme pelaksanaan Cost Recovery. Konsep terakhir inilah peluang terjadinya korupsi di sektor ini yang terbesar. Oleh sebab itu, perlu segera didengungkan transparansi sebagai sebuah titik tolak identifikasi resiko kemungkinan korupsi.

Hal ini tentu bisa menyebabkan kelangkaan stok BBM di dalam negeri yang berakibat negatif terhadap suasana perdagangan BBM di dalam negeri. Kasus pencurian minyak mentah di Terminal Lawe Lawe di Balikpapan adalah salah satu contoh. Pemerintah diminta mengusut tuntas kasus itu. Batas waktunya sampai akhir tahun 2005. Kalau pemerintah tak menunjukkan kesungguhan menyelesaikan kasus ini dengan proses hukum dan melakukan pembenahan administrasi serta manajemen Pertamina, Komisi VII DPR akan melakukan proses politik lebih lanjut terhadap masalah ini, ujar Ketua Komisi VII DPR Agusman Effendi.

Menurut dia, proses politik tersebut dilakukan dengan melaksanakan hak-hak yang dimiliki DPR. Bisa interpelasi atau angket. Pencurian itu bukan soal kecil, nilai dua hingga tiga juta dollar AS itu besar, dan tidak mungkin hanya dilakukan oleh mereka yang di lapangan, pasti ada jaringan yang luas, ujarnya.

Terjadinya pencurian minyak mentah, lanjut Agusman, adalah potret buruknya sistem kerja dan manajemen di PT Pertamina Lawe-Lawe hanya satu kasus, tak menutup kemungkinan pencurian juga terjadi di titik-titik lain. Belum lagi kelangkaan BBM di mana-mana, ini semakin menguatkan buruknya manajemen Pertamina, katanya. Oleh karena itu, Komisi VII DPR mendesak Menneg BUMN segera mengubah manajemen di PT Pertamina. Menurut Sugiharto, penetapan direksi Pertamina hanya bisa dilakukan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). Dan itu dibicarakan dalam tim penilai akhir. Ada empat tahap untuk rekrutmennya. Dalam waktu dekat, Presiden, Wakil Presiden, dan tiga menteri terkait akan membahas dan memutuskannya, katanya menjelaskan. Kalangan Komisi VII DPR berpendapat, seharusnya proses penggantian direksi Pertamina tidak perlu berlarut-larut. Oleh karena, berdasarkan UU No 19 Tahun 2003, jika seluruh saham BUMN itu dimiliki negara, maka Menneg BUMN bertindak selaku RUPS.

Berlarut-larutnya proses penggantian direksi Pertamina, menurut kalangan Komisi VII DPR, akan memperburuk kinerja perusahaan. Semua menunggu. Tidak melakukan apa-apa karena jangan-jangan nanti dia termasuk yang diganti. Karena itu, jangan berlarut-larut tanpa keputusan, yang rugi negara, ujar anggota Komisi VII DPR.

Prinsip transparansi dan akuntabiltas harus ditegakkan sesuai dengan hakikat yang sebenar-benarnya. Yakni dengan mengungkapkan seluas-luasnya seluruh transaksi dan proses bisnis sektor. Perlu didorong prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang sudah dimplementasikan oleh Nigeria dan Norwegia, dengan konsep Oil Fund management and transparansi pelaporannya.

Untuk itu, Indonesia sudah sepatutnya menerapkan konsep keterbukaan seperti yang dilakukan oleh Nigeria melalui program NEITI (Nigerian Extractive Industry Tranparency Initiative). Dengan mendorong baik pemerintah maupun perusahaan kontraktor minyak mengikuti prinsip transparansi baik operasi maupun pembayaran kembalinya kepada negara, tentunya akan tercipta mekanisme kontrol dari publik dan pada akhirnya memperkecil kemungkinan terjadinya korupsi dan kolusi di sektor ini.

Kedepannya, transparansi sektor migas ini akan digunakan untuk memenuhi fungsi industri migas ini sebagai media yang dapat digunakan sebesar-besarnya untuk memaksimisasi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berkaca dari kecilnya proporsi pembelajaan publik dibandingkan dengan pendapatan dari sektor migas, sudah saatnya kita kembali mengkaji kembali fungsi migas ini untuk membiayai sektor pembelanjaan kesejahteraan publik kita yang menyedihkan ini. Kiranya Indonesia dapat melakukan langkah seperti yang dilakukan oleh Norwegia melalui konsep Oil Fund nya, yang sedianya akan pula diterapkan di negara baru tetangga kita yaitu Timor Leste. Dengan diterapkannya konsep ini akan tercipta mekanisme untuk memastikan maksimisasi pendapatan sektor migas kita, untuk kesejahteraan paripurna rakyat kita serta masa depan bangsa.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Belum Lebaran kalau Belum ke Pasar Malem …

Nanang Diyanto | | 02 August 2014 | 10:03

Upie Guava yang Tetap Rendah Hati …

Ahmad Imam Satriya | | 02 August 2014 | 11:23

Eksotisme Sisi Barat Gunung Kidul …

Yswitopr | | 02 August 2014 | 09:29

Gedung Flora di Malang …

Abdul Malik | | 02 August 2014 | 08:36

Ikuti Lomba Resensi Buku Tanoto Foundation! …

Kompasiana | | 11 July 2014 | 16:12


Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: