Seminar Hari Jadi Maros, 28 Desember 2011. (foto : google/maroskab.go.id)

Maros merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki perjalanan sejarah yang kompleks. Sebagai daerah penyokong terdekat eksistensi Kerajaan Gowa – Tallo yang berada di sebelah selatannya, masyarakat dan pemerintah kabupaten Maros saat ini justru mengalalami kegamangan dan dilema dalam membaca sejarahnya sendiri, dalam konteks hubungannya dengan Kerajaan Makassar atau dengan Kerajaan Bone.  Dalam catatan A. Fachry Makkasau, penulis buku “Kerajaan – kerajaan di Maros dalam Lintasan Sejarah”, Kabupaten Maros adalah bekas wilayah Kerajaan Marusu’ sebagai kerajaan otonom yang kemudian bermetamorfosis dalam Toddo Limayya ri Marusu’.

Kompleksitas Sejarah Maros tak mudah mengurainya menjadi satu catatan yang terang benderang dalam menetapkan usia dan masa sejarah daerah ini. Hal terbukti dengan sudah tiga kalinya diselenggarakan seminar untuk menetapkan Hari Jadi Kabupaten Maros. Terakhir, DPD II KNPI Kabupaten Maros menyelenggarakan seminar hari jadi Maros lagi pada Selasa (27/12) Tahun 2011 lalu bertempat di ruang utama DPRD Maros sebagai  syarat kelanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Hari Jadi Maros yang telah diserahkan ke DPRD setempat.

Peta Kabupaten Maros. (by.google/maroskab).

Seminar Hari Jadi Kabupaten Maros yang dikerjasamakan antara KNPI dengan Pemkab dan DPRD Maros tersebut, menurut Ketua KNPI Maros, AS Chaidir Syam merupakan upaya menemukenali kembali secara lebih jelas dan dapat dipertanggung jawabkan Sejarah Daerah Maros yang sebenarnya. Salah seorang Pemateri Seminar tersebut, H.A Fachry Makkasau menuturkan, bahwa sebenarnya Maros sudah memiliki hari jadi, berdasarkan tinjauan kesejarahan yaitu tanggal 17 Oktober 1471, hanya tidak tersosialisasikan dengan baik. “Tidak ada apresiasi sejak tanggal ditetapkannya. Sehingga perlu rekonstruksi ulang dan mencari data valid dengan konsep asas yuridis formal,” ujarnya.

Kantor Bupati Maros. (google/maroskab).

Fachry menambahkan, Hari Jadi Maros akan berubah jadi HUT Maros dengan komponen pelengkap dan apresiasi adat dan budaya. Alternatif Hari Jadi Maros lainnya, Tanggal 4 Juli 1471 sebagai  penggabungan tanggal dan bulan, sedang dari tinjauan hukum formal atau UU yang menjadi dasar berdirinya kabupaten Maros merujuk kepada Tanggal 4 Juli 1959, tanggal terbitnya UU No.29 tahun 1959 sebagai dasar hukum berdirinya Kabupaten Maros. Namun, menurutnya keduanya bisa digabungkan antara tinjauan sejarah dengan pendekatan hukum formal yaitu Tanggal 4 Juli 1856, sebagai dasar berdirinya kabupaten Maros serta tahun dimulainya pemerintahan administratif pertama di Maros pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, ujarnya. (Lihat. Perda No. 11 Tahun 2001 tentang Penetapan Hari Jadi Maros. Free Download : DISINI).

Penetapan hari jadi Maros, sedikitnya sudah mengalami tiga kali perubahan. 1 Februari 1960, ditetapkan tahun 1993. Kemudian 4 Januari 1471 yang ditetapkan tahun 2001 serta tanggal 17 Oktober 1471 ditetapkan tahun 2003. Desember tahun lalu seminar tidak menghasilkan apa – apa, sementara tanggal 4 Januari dan 1 Februari sudah terlewati, maka boleh jadi sebagaimana tahun – tahun sebelumnya, Tahun ini Maros akan melewatkannya tanpa peringatan Hari Jadi Kabupaten sebagaimana yang dilakukan semarak di Kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan.

Alam Maros, kawasan persawahan dan karst. (google/nationalgeographic).

Secara pribadi, saya salut kepada Pemerintah Kabupaten atas peniadaan peringatan Hari Jadinya sebelum adanya bukti  otentik yang benar – benar dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Peringatan Hari Jadi Maros memang perlu sebagai upaya mengingat dan bercermin dari sejarah, tapi buat apa memperingati sesuatu yang tidak jelas. Sebagai pemerhati budaya, saya cuma dapat menyarankan agar pemerintah dan masyarakat Maros terus menggali sejarah daerahnya sendiri, lewat diskusi dan seminar, penelusuran bahan tertulis Lontaraq dan mengumpulkan kembali narasi – narasi sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggandeng lembaga kajian sejarah, pusat penelitian atau dunia perguruan tinggi. (*)