Back to Kompasiana
Artikel

Regional

Ichwan Prasetyo

Saya jurnalis, suka membaca buku, suka mengoleksi buku, suka berkawan, tak suka pada kemunafikan. Saya selengkapnya

BLSM Membantu (Makin Memiskinkan) Rakyat Miskin

REP | 21 March 2012 | 14:16 Dibaca: 501   Komentar: 3   0

Pemerintah akan menggelontorkan dana bantuan langsung tunai senilai Rp 25,6 triliun sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada 1 April mendatang.

Demikian berita yang ditayangkan situs voanews.com pada 15 Maret 2012.  Dana tersebut akan diberikan kepada 18,5 juta rumah tangga miskin atau sekitar 74 juta jiwa. Jumlah ini kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono setara dengan 30 persen masyarakat miskin terbawah.

Bantuan langsung tunai ini menurut Agung akan diberikan sebesar Rp 150 ribu per keluarga selama sembilan bulan. Dana akan disalurkan melalui jaringan kantor PT Pos di seluruh Indonesia. Pemerintah juga akan memberikan bantuan beras untuk masyarakat miskin (raskin) ke-13. Selama ini bantuan raskin diberikan selama 12 bulan.

Jumlah penerima raskin juga dinaikkan dari 17,5 juta rumah tangga menjadi 18,5 juta rumah tangga miskin.  Data yang digunakan untuk pemberian bantuan ini adalah dari Pendataan Program Perlindungan Sosial yang dilakukan Kementerian Sosial.

“Ada paket bantuan langsung sementara masyarakat namanya BLSM. Paketnya Rp 150 ribu per bulan selama 9 bulan. Diberikan dalam bentuk kupon dibayar 3 bulan sekali melalui kantor pos. Pendataan penyaluran raskin, tiap keluarga 15 kilogram per bulan selama setahun itu tiap keluarga sangat miskin. Rumah tangga miskin yang jumlahnya 17,5 juta tetapi karena sekarang menghadapi BBM ini diperluas menjadi 18,5 juta rumah tangga sasaran,” jelas Agung Laksono.

Bbantuan kepada masyarakat kurang mampu sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi ini tidak akan menghilangkan bantuan yang sudah ada yang selama ini diberikan pemerintah seperti beasiswa untuk masyarakat miskin, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik dari Indonesia Coruption Watch (ICW), Ade Irawan, menilai pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin setelah kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi sangat rawan korupsi. Pemberian bantuan langsung tunai itu sangat tidak efektif karena banyak salah sasaran seperti yang terjadi beberapa waktu lalu ketika pemerintah memberikan bantuan yang sama kepada masyarakat kurang mampu pasca kenaikan BBM.

Program pemberian BLSM ini sebenarnya, dalam pandangan saya, mengulangi “kesalahan” fatal pemerintah. BLSM sebenarnya hanya pergantian nama dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang terbukti tak mampu memberdayakan rakyat miskin. BLSM yang merupakan “barang yang sama” dengan BLT itu takkan mampu membangkitkan kehidupan rakyat miskin sehingga menjadi lebih berdaya.

Rabu pagi, 21 Maret 2012, di sebuah warung wedangan di sepan sebuah gereja Katolik di Solo, saya berbincang-bincang dengan si pemilik warung, seorang anggota satuan pengamanan (satpam) dan seorang guru SMPN di Solo. Kami memperbincangkan hal ihwal rencana pengucuran BLSM itu.

Menurut anggota satpam itu, BLSM yang dia yakini sama sebangun dengan BLT itu hanya membikin orang miskin makin malas, dan orang yang tak miskin–tapi tak tahu malu–tak segan-segan memiskinkan diri demi mendapatkan uang yang dibagikan cuma-cuma itu.

“Dan untuk apa uang BLT yang sekarang mau berubah jadi BLSM itu? Paling untuk membeli pulsa ponsel,” kata anggota satpam itu. Distribusi BLSM dia pastikan rawan manipulasi. Dia merujuk kasus pembagian BLT beberapa waktu lalu di desanya di Klaten.  Pembagian BLT selalu memunculkan kecemburuan sosial.

Kriteria miskin yang ditetapkan pemerintah dikesampingkan. Aparat pemerintah desa sesukanya mendaftar para penerima BLT. Nepotisme dan koncoisme sangat kental. Siapa yang dekat yang aparat pemerintah desa baik miskin atau tak miskin, semua mendapat jatah BLT.

“BLT habis semata-mata untuk urusan konsumtif. Tak ada ekses pemberdayaan sama sekali,” kata guru SMP itu. Bagi warga penerima BLT–sekarang BLSM–pembagian dana itu adalah “pesta sejenak”, bisa membeli pulsa lebih banyak.

Semestinya, menurut anggota satpam dan guru itu, kompensasi kenaikan harga BBM total didisitribusikan ke sektor yang benar-benar memberdayakan rakyat. Menurut guru itu, sektor pendidikan masih butuh sangat banyak dana. Kini, masih sangat banyak anak usia sekolah dari kalangan warga miskin yang tak bisa menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun.

Kini, juga sangat banyak buruh yang kesulitan mendapatkan rumah sendiri. Kompensasi kenaikan harga BBM akan sangat bermanfaat jika dialokasikan dan didistribusikan untuk membantu buruh mendapatkan rumah sederhana layak huni yang berharga murah. Demikian juga di sektor kesehatan. Banyak warga miskin pengidap sakit yang butuh biaya perawatan sangat banyak.

Intinya, menurut tiga orang kawan ngobrol saya itu, BLSM sebagai ganti BLT itu tak lain kompensasi kepanikan pemerintah karena tak kuasa mengatasi karut-marut sektor hulu-hilir minyak dan gas. Pemerintah hanya bisa merumuskan solusi instan: membungkam rakyat miskin dengan membagi-bagi duit pembeli pulsa.

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

(Foto Essai) Menyambut Presiden Baru …

Agung Han | | 20 October 2014 | 20:54

Inilah Reaksi Mahasiswa Australia untuk …

Tjiptadinata Effend... | | 20 October 2014 | 19:16

[PALU] Kompasiana Nangkring Bareng BKKBN di …

Kompasiana | | 01 October 2014 | 15:12

Najwa Shihab Jadi Menteri? She Is A Visual …

Winny Gunarti | | 21 October 2014 | 07:08

Ikuti Kompasiana-Bank Indonesia Blog …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 10:39


TRENDING ARTICLES

20 Oktober yang Lucu, Unik dan Haru …

Alan Budiman | 2 jam lalu

Tangisan Salim Said & Jokowi’s …

Iwan Permadi | 4 jam lalu

Off to Jogja! …

Kilian Reil | 6 jam lalu

Antusiasme WNI di Jenewa Atas Pelantikan …

Hedi Priamajar | 9 jam lalu

Ini Kata Koran Malaysia Mengenai Jokowi …

Mustafa Kamal | 12 jam lalu


HIGHLIGHT

Trans TV, Raffi Is Not Our Prince! …

Gilang Parahita | 8 jam lalu

Merencanakan Anggaran untuk Pesta Pernikahan …

Cahyadi Takariawan | 8 jam lalu

Koalisi Akal Sehat Mengawal Pelantikan …

Effendi Siradjuddin | 8 jam lalu

Selamat Bertugas Pak Jokowi …

Toni Pamabakng | 8 jam lalu

Misteri Hantu Rumah Tua …

Raphael Jose Riberu | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: