Back to Kompasiana
Artikel

Regional

Asep Toha

Keikhlasan yang diiringi rasa syukur adalah kunci keberhasilan.

Gurita Mapia Tanah Tegalwaru Landen Karawang

REP | 25 September 2012 | 21:06 Dibaca: 1302   Komentar: 0   0

GURITA MAPIA TANAH TEGALWARU LANDEN

Kisah kelam kasus tanah di Mesuji sampai memakan korban jiwa, termasuk
di beberapa daerah lain di Indonesia harusnya menjadi sebuah
pembelajaran berharga bagi pemerintah, bahwa praktek kotor mafia yang
melibatkan oknum pertanahan dan peradilan masih terjadi dan perlu
diselesaikan. Sepertinya yang terjadi di atas tanah rakyat ex
Tegalwaru Landen, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, kalau
Pemerintah masih tetap membego dan tutup mata atas sengketa tanah yang
sampai saat ini masih berlangsung, tidak menutup kemungkinan tragedi
pertumpahan darah terjadi pula di tanah Telukjambe, Karawang.

Potensi konflik berdarah ini disebabkan oleh berkepanjangannya
sengketa tanah seluas 350 ha yang terletak di Desa Margamulya, Desa
Wanasari, dan Desa Wanakerta, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten
Karawang antara masyarakat dengan PT. Sember Air Mas Pratama (PT.
SAMP). Masyarakat menyatakan bahwa tanah itu adalah tanah milik adat
yang telah mereka diami dan garap sejak lima puluh tahun silam,
sementara PT. SAMP mengklaim telah mendapatkan tanah tersebut dari PT.
Makmur Jaya Utama (PT. MJU) yang diambilnya dengan cara oper garap.
PT. MJU sendiri mendapatkan tanah itu dari PT Dasa Bagja melalui oper
Hak Guna Usaha (HGU). Walaupun sampai saat ini, baik HGU yang diajukan
oleh PT. Dasa Bagja belum mendapatkan ijin dari Kementrian Dalam
Negeri maupun Menteri Agraria, begitu pula Hak Guba Bangunan (HGB)
yang diajukan PT. SAMP, belum pernah direalisasikan oleh pemerintah.
Hal inilah yang menjadi dasar penolakan dan perlawanan masyarakat atas
klaim PT. SAMP.

Selain dasar di atas, masyarakat menolak dan melawan atas klaim PT.
SAMP, karena sampai saat ini masyarakat tidak pernah membebaskan
tanahnya kepada siapapun, termasuk PT. SAMP. Faktanya, sampai saat ini
yang menempati, menggarap, dan membayar pajak atas tanah tersebut
adalah masyarakat yang berada di atas tanah sengketa tersebut. Memang
masyarakat mengakui, pernah menyewakan tanah mereka kepada PT. Dasa
Bagja selama tiga tahun, yaitu sejak 1974 sampai tahun 1977. Namun,
karena masa sewa habis dan HGU yang diajukan oleh PT. Dasa Bagja
kepada Menteri Dalam Negeri tidak dikabulkan, maka tanah tersebut
ditinggalkan dan masyarakat kembali menggarap tanah-tanah mereka,
termasuk membayar pajaknya sesuai dengan yang tertera dalam girik,
SPPT, dan buku C desa.

Dampak dari penolakan masyarakat atas PT. SAMP berbuntut panjang,
saling gugat pun terjadi, mulai dari perdata, pidana, sampai Tata
Usaha Negara. Hasilnya, tentu masih tidak sesusi dengan apa yang
diharapkan semua pihak, sebab dari hasil beberapa persidangan,
terdapat putusan yang berbeda-beda, bahkan saling tumpang tindih.
Putusan yang satu memenangkan masyarakat, sementara dalam putusan lain
memenangkan PT. SAMP. Padahal objek yang disengketakannya tetap sama.
Dugaan-dugaan keterlibatan berbagai pihak baik kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, maupun BPN pun muncul karena ketidak konsistenan putusan
hukum pada setiap proses peradilan atas sengketa tanah tersebut.

Proses Redistribusi
Seiring dengan kemerderkaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945,
terjadi pula penyerahan berbagai aset pemerintah Kolonial Belanda
kepada Pemerintah Indonesia, diantaranya penyerahan tanah-tanah
penguasaan atau pertuanan yang kemudian dikenal dengan tanah
partikelir. Salah satunya penyerahan tanah Partikelir Eigendom
Perponding No. 53 NV. Tegal Waroe Landen dari Mij Tot Exploitatie
Vande sebagai penguasa tanah kepada Pemerintah Indonesia pada 17 Mei
1949.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1958 tentang Penghapusan
Tanah-Tanah Partikelir pada 24 Januari 1958, maka seluruh tanah
partikelir dibagi menjadi dua macam, yaitu Tanah Usaha dan Tanah
Kongsi atau tanah negara. Tanah Negara inilah yang bisa dimohon
menjadi hak milik dengan cara Redistribusi.

Terkait proses redistribusi, maka pada 8 Januari 1962, Menteri
Pertanian dan Agraria mengeluarkan Surat Keputusan Nomor
SK.30/Ka/1962. Pertimbangan keluarnya SK. 30/Ka/1962 itu karena
diantara tanah-tanah Partikelir yang terkena UU No. 1 tahun 1958
banyak yang merupakan tanah pertanaian, setelah dikurangi bagian tanah
usaha yang diberikan kepada rakyat yang mempunyai hak usaha atas tanah
itu, sementara bagian tanah bukan tanah usaha diberikan kembali kepada
bekas pemilik sebagai ganti-rugi, tanah-tanah inilah yang kemudian
dapat dibagikan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan Landreform.

SK. 30/Ka/1962 juga menjadi dasar terbentuknya Panitia Landreform
Kabupaten Karawang pada 17 Juni 1965 melalui melalui Surat Bupati
Karawang No. 29/PLD/VIII/52/1965. Tugas Panitia Land Reform
sebagaimana amanat PP No. 224 tahun 1961 dan SK Bupati Karawang adalah
menyelesaikan secara administrasi atau redistribusi atas objek Tanah
Landreform tanah partikelir eks Tegalwaroe Landen yang berada di
Kecamatan Telukjambe Kabupaten Karawang. Tujuannya memastikan status
kepemilikan atas tanah tersebut, sebab di dalamnya terdapat masyarakat
yang sudah lama menggarap, bahkan sebelum UU No. 1 tahun 1958 lahir.

Ketika masa tugas Panitia Landreform itu berlangsung, terjadi gejolak
sosial, politik, pertahanan, dan keamanan negara yang disebabkan oleh
tragedi Gerakan 30 september 1965, Partai Komunis Indonesia. Situasi
ini membuat Menteri Agraria mengeluarkan Surat Keputusan No. SK.
88/Depag/1965, tentang Penghentian Untuk Sementara Semua Kegiatan
Anggota-anggota Landreform Pusat/Daerah Yang Mewakili Barisan Tani
Indonesia. Dampaknya, proses pendataan atau redistribusi atas tanah
partikelir eks Tegalwaroe Landen menjadi terhenti pula.

Walaupun tugas Panitia Landreform sempat terhenti, namun tugas inti
yaitu melakukan redistribusi tanah, bisa diselesaikan sebelum SK Menag
No. SK. 88/Depag/1965 dikeluarkan. Buktinya, Kantor Dinas Luar (KDL)
Cirebon mengeluarkan Girik (Leter C) atas tanah tersebut sekitar tahun
1972-1973, dengan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun
1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas
Tanah. Permendagri ini sebagai tindak lanjut atas dihentikannya proses
redistribusi atas tanah-tanah partikelir. Girik-girik tersebut
kemudian dibagikan kepada masyarakat lalu dicatat dalam Buku C yang
ada di tiap-tiap desa. Girik dan Buku C inilah yang menjadi bukti
administrasi bahwa tanah partikelir exs Tegalwaru Landen pernah
diredis oleh pemerintah dan diberikan kepada masyarakat. Sejak saat
itulah masyarakat menggarap dan membayar pajak mereka berdasarkan
girik dan buku C desa.

Awal Sengketa
Sekitar tahun 1974, Kepala Desa yang ada disekitar Telukjambe
memberitahukan kepada masyarakat pemegang Girik, bahwa tanahnya akan
disewa oleh PT. Dasa Bagja (PT. DB) dari Jakarta. Tanah itu akan
digunakan untuk penghijauan berupa penanaman Kapuk dan sebagainya.
Lalu masyarakat memberikan garapan selua 582 ha dengan bentuk sewa
selama tiga tahun sejak 1974 sampai 1977 dengan nilai sewa Rp. 1,- per
meter.

Pada tahun 1974 PT. DB mengajukan Hak Guna Usaha (HGU) untuk tanaman
Kapuk kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Agraria atas tanah seluas
582 ha yang terletak di Desa Sirnabaya, Desa Wanakerta dan Desa
Margamulya, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang, namun permohonan
tersebut belum pernah mendapatkan persetujuan dari instansi atau
pejabat yang berwenang, baik Menteri Dalam Negeri maupun Dirjen
Agraria. Termasuk pada tahun 1975, pihak PT. DB sempat pula mengajukan
permohonan HGU kepada Kantor Wilayah Agraria Jawa Barat, namun tetap
tidak pernah dikabulkan.

Karena masa sewa tanah PT. DS kepada masyarakat pada tahun 1977 habis
masa sewanya, lalu masyarakat menanyakan girik-girik mereka kepada
Kepala Desa setempat, namun Kepala Desa tidak memberikan girik-girik
tersebut dan hanya menyatakan kepada masyarakat bahwa girik-girik
mereka akan diurus. Sambil menanti pengurusan girik-girik itu,
masyarakat dihimbau untuk kembali mengurus, menempati, dan menggarap
tanah-tanah mereka. Sampai saat ini, girik-girik tersebut belum juga
didapat oleh masyarakat. Dengan berbekal data dari Buku C yang ada di
desa, maka masyarakat pun terus menggarap tanahnya termasuk membayar
pajak atas tanah yang digarapnya kepada negara sebagai bentuk tanah
hak milik mereka.

Tiba-tiba pada tahun 1986 tanpa sepengetahuan masyarakat, PT DB
mengoveralih tanah sewaan tersebut kepada PT. Makmur Jaya Utama (PT.
MJU), padahal tanah tersebut sudah habis masa sewa dan HGU atas tanah
tersebut belum pernah dikabulkan oleh pemerintah.

Pada tahun 1990, terjadi over garapan seluas 231 ha antara PT. MJU
kepada PT. Maligi. Dalam dokumen Akta Jual Belinya menyatakan, PT.
Maligi wajib menyelesaikan kepada pemilik tanah atau masyarakat. Lalu
PT. Maligi melaksanakan amanat dalam Akta tersebut, sehingga sampai
hari ini atas tanah PT. Maligi tidak ada sengketa apapun.

Tahun 1990, PT. MJU kembali mengoveralih lagi sisa tanah tersebut
kepada PT. Sumber Air Mas Pratama (PT. SAMP) yaitu seluas 351 ha. Dan
langsung dibuat Akta Pelepasan Over Alih Garapan dihadapan Notaris Sri
Mulyani Syafe’I, SH di Bogor. Dengan bekal Akta itulah, PT. SAMP
melakukan pengukuran tanah termasuk menurunkan alat berat untuk
mengeksekusi tanah tersebut dari masyarakat. Masyarakatpun melakukan
perlawanan atas tindakan yang dilakukan oleh PT. SAMP, sebab
masyarakat merasa yakin bahwa mereka belum pernah melakukan transaksi
dalam bentuk apapun dengan PT. SAMP.

Ada Mapia di Peradilan
Adanya klaim PT. SAMP untuk menguasai tanah dan perlawanan masyarakat
dalam mempertahankan keyakinannya bahwa tanah tersebut adalah hak
mereka, maka para pihak baik PT. SAMP maupun masyarakat menemp
keluarlah berbagai putusan pengadilan, baik perdata, pidana, maupun
Tata Usaha Negara. Semua putusan tersebut tidak dapat dieksekusi,
sebab terjadi tumpang tindih antara putusan yang satu dengan putusan
yang lain. Tumpang tindih putusan tersebut karena terindikasi adanya
manipulasi dan kebohongan yang melibatkan semua pihak dalam proses
pengadilan, baik pihak yang berperkara, pengadilan, kepolisian, maupun
kejaksaan.

Salah satu putusan kontroversial adalah Putusan MA No. 19 K/TUN/2003
jo No. 99/B/2002/PT.TUN.JKT jo No. 104/G/2001/PTUN-BDG, amar
putusannya memerintahkan kepada Kantor BPN Kabupaten Karawang untuk
menerbitkan sertifikal Hak Guna Banguan (HGB) kepada PT. SAMP. Tentu
pihak BPN tidak bisa menjalankan amar putusan tersebut, sebab di atas
tanah itu masih ada objek tanah sengketa yang perkaranya masih
ditangani Mahkamah Agung.

Pihak BPN menyatakan, di atas tanah yang diklaim oleh PT. SAMP
terdapat tanah milik masyarakat, baik yang sudah bersertifikat maupun
yang masih dalam proses pengajuan ke BPN. Memang, hampir di seluruh
tanah tersebut secara faktual dikuasai oleh masyarakat. Jadi, tidak
mungkin BPN menerbitkan sertifikat HGB untuk PT. SAMP di atas tanah
yang sudah sah menjadi hak milik masyarakat, karena bertentangan
dengan praturan perundang-undangan.

Yang paling aneh adalah Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 september
2009 dengan Putusan No. 695/K/PDT/2009. Putusan ini memberikan hak
kepada PT. SAMP untuk menguasai tanah seluas 350 ha di Kecamatan
Telukjambe Barat Kabupaten Karawang, namun putusan tersebut tanpa
didukung dengan bukti kepemilikan apapun yang disampaikan oleh PT.
SAMP. Padahal, di atas tanah seluas 350 ha itu terdapat tanah-tanah
milik masyarakat baik yang sudah bersertifikat maupun yang masih
proses pembuatan sertifikat di BPN.

Argumen BPN memberikan sertifikat kepada sebagian masyarakat, karena
putusan peradilan yang memenangkan masyarakat secara perseorangan.
Artinya, Putusan MA No. 695/K/PDT/2009 bertentangan dengan putusan
peradilan lainnya yang sudah inkrah, yaitu Putusan PK No. 316
PK/PDT/2007 antara PT. SAMP dan BPN melawan Nani Binti Tarmudin.
Putusan ini memenagkan Nani Binti Tarmidin, Perkara PK No.
499/PK/Pdt/2005 antara PT. SAMP dan BPN melawan Agus Sugito yang
dimenangkan Agus Sugito, dan Perkara Pidana No. 08/Pid/2009/PN. Krw
tanggal 24 Februari 2009. Putusan No. 08/Pid/2009/PN. Krw ini muncul
karena PT. SAMP melaporkan Udam Muhtadin pemilik sertifikat di atas
disebagian tanah seluas 350 ha, Udam Muhtadin menag dalam perkara
tersebut.

Kemenangan PT. SAMP dalam Putusan MA No. 695/K/PDT/2009 ini
terindikasi ada kebohongan yang dilakukan oleh para pihak yang
berperkara. Diantaranya, PT. SAMP menyatakan telah melakukan
pembebasan atas tanah seluas 350 ha kepada masyarakat. Faktanya,
sampai saat ini masyarakat yang menguasai tanah tersebut tidak pernah
merasa melapaskan tanah mereka kepada PT. SAMP. Disamping itu, sampai
saat ini masyarakat tetap membayar pajak atas tanah garapannya
tersebut. PT. SAMP juga mengklaim telah menguasai tanah tersebut,
faktanya masyarakat yang sampai saat ini menguasai tanah itu, bahkan
sebagian dari mereka sudah ada yang memiliki sertifikat.

Putusan MA No. 695/K/PDT/2009 ini terjadi karena pengadilan tidak
melakukan tinjau lapangan (plaatsopneming), serta menggunakan alat
bukti berupa Peta Persil dan Peta Bidang dari obyek tanah seluas 350
ha yang diduga palsu. Sebab terdapat dua peta yang dikeluarkan dalam
waktu yang sama yaitu 20 September 2005, instansi yang sama yaitu
Kanwil BPN Jawa Barat, namun gambar yang berbeda. Dalam Peta yang
ditunjukan oleh pihak PT. SAMP di pengadilan, tidak menggambarkan peta
rincik yang menggambarkan bidang-bidang tanah milik masyarakat,
sementara dalam peta yang dijadikan acuan oleh BPN Karawang untuk
mengeluarkan sertifikat, terdapat peta rincik yang menunjukan
bidang-bidang tanah yang digarap oleh masyarakat. Selain itu, dalam
persidangan PT. SAMP tidak memiliki dokumen lain sebagai bukti
kepemilikan mereka, hanya menunjukan Akta Perjanjian Oper Garap yang
dibuat oleh Notaris Muljani Syafei, SH, Surat Pelepasan Hak dari PT.
Dasa Bagja kepada PT. Makmur Jaya Utama, walaupun SPH tersebut terjadi
kesalahan orang dan subjek yang dioperkan. Artinya, yang melakukan
pengoperan garapan bukan orang yang sebenarnya menggarap dan menguasai
tanah tersebut, dan objek tanah yang dioperkan juga tidak jelas
batas-batasnya.

Putusan MA Melanggar Hukum
Dalam perkara yang ahirnya mengeluarkan Putusan MA No. 695/K/PDT/2009,
salah satu yang dijadikan bukti oleh PT. SAMP adalah Peta Bidang Tanah
seluas 350 ha, termasuk di dalamnya ada tanah-tanah pihak lain yang
sudah bersertifikat, seperti tanah milik Udan Muhtadin Bin Aman yang
coba dirampas oleh PT. SAMP tetapi PT. SAMP kalah dipengadilan
(Perkara Pidana No. 08/Pid/2009/PN. Krw), tanah milik Nani Binti
Tarmudin yang kemudian PT. SAMP dapat dikalahkan (Putusan PK No. 316
PK/PDT/2007), tanah milik Agus Sugito juga PT. SAMP kalah (Perkara PK
No. 499/PK/Pdt/2005), Tanah Milik Saikam Bin Denim (Sertifikat No.
100), Karda Bin Denin (Sertifikat No. 99), dan masih banyak pemilik
sertifikat lainnya. Sehingga, Putusan Mahkamah Agung ini tidak bisa
dieksekusi, sebab di atas tanah yang diputuskan itu terdapat juga
putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap yang
memenangkan masyarakat secara perseorangan.

Melihat fakta-fakta yang terjadi, maka terindikasi kuat, ada kesalahan
di pengadilan dalam memproses kasus ini. Kesalahan ini terjadi karena
pengadilan menampikan kepemilikan tanah masyarakat perorangan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap termasuk pemilik sertifikat.
Kesalahan yang lebih fatal pengadilan adalah dalam proses
pemeriksaanya tidak sesuai dengan hukum acara, yaitu melakukan
pengabaian tata cara pemeriksaan menurut tata hukum perdata
(burgerlijke rechsorde), dengan cara mengabaikan kebenaran formil
berupa putusan pengadilan dan kepemilikan sertifikat.

Dalam Putusan MA No. 695/K/PDT/2009 yang memenangkan PT. SAMP, tanpa
didukung bukti formal apapun. PT. SAMP hanya mengajukan bukti Akta
Pengoperan Garapan dan Surat Pelepasan Hak yang patut diduga juga
terdapat kecacatan sebab tidak jelas subjek, objek, serta luas
tanahnya. Pengadilan juga mengabaikan asas Audi Alteram Partem yang
melanggar Pasal 131 ayat (1) dan (2) HIR. Akibatnya, putusan hukum
tersebut telah mengabaikan kebenaran formil dan kebenaran materil. Hal
ini terbukti berdasarkan keterangan masyarakat, bahwa pengadilan sama
sekali tidak melakukan pemeriksaan lapangan atau setempat, padahal
masyarakat telah memintanya, baik dipengadilan tingkat pertama
(Pengadilan Negeri Karawang) maupun pengadilan tingkat dua (Pengadilan
Tinggi Jawa Barat). Berarti pengadilan telah melanggar juga asas
imparsialitas dan fairness sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 4
tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena bersikap parsial, tidak
adil, dan diskriminatif. Pelaksanaan asas Audi Alteram Partem dan
Imparsial sebagaimana tertuang dalam dalam Pasal 29 UU No. 4 tahun
2004 adalah bersifat imperativ, sehingga putusan pengadilan yang
mengabaikan asas-asas tersebut berakibat hukum harus dibatalkan.

Peta PT. SAMP Diduga Palsu
Salah satu alat bukti yang dibeberkan PT. SAMP di pengadilan adalah
peta yang menyatakan bahwa tanah seluas 350 ha adalah tanah yang
dimilikinya. PT. SAMP berpendapat, peta tersebut sah karena
dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Barat
tertanggal 20 September 2005. Dalam peta itu seakan-akan tanah kosong
karena sudah dibebaskan oleh PT. SAMP. Sementara ada peta lain yang
dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Jawa Barat pada
tanggal yang sama yaitu 20 September 2005, peta ini diberikan kepada
masyarakat. Dalam peta ini terdapat gambar rincikan bidang-bidang
sesuai dengan pemilik tanah. Fakta ini menunjukan ada ketidak benaran
dalam salah satu peta diantara kedua peta tersebut.

Untuk membuktikan kebenaran peta mana yang sah dan peta mana yang
terindikasi palsu, maka kita coba menelusuri secara historis keluarnya
peta ukur atau gambar tersebut berdasarkan fakta-fakta, kejadian, dan
informasi dari masyarakat. Yaitu, pada 28 Maret 2005, Kanwil
Pertanahan provinsi Jawa Barat mengirim surat No. 630-416 kepada
Polres Karawang perihal Permohonan HBG atas nama PT. SAMP yang
terletak di Desa Wanakerta, Margakaya, dan Sirnabaya Kecamatan
Telukjambe Barat Karawang. Intinya meminta bantuan kepada Polres
Karawang untuk membantu pengamanan pengukuran tanah tersebut.

Lalu Waka Polres menjawab surat Kanwil Pertanahan provinsi Jawa Barat
pada 7 April 2005, melalui Surat Undangan No. Pol. B/463/IV/2005/Res
Krw yang ditujukan kepada para pihak, yaitu PT. SAMP, BPN Jawa Barat,
BPN Karawang, dan Muspida Karawang, termasuk perwakilan masyarakat
terkait. Dalam pertemuan yang dipasilitasi oleh Waka Polres Karawang
tersebut, rencana pengukuran tanah yang rencananya akan digelar pada
11 April 2005 menjadi batal, sebab mendapatkan protes keras dari
masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa pengukuran tersebut untuk
kepentingan PT. SAMP, bukan kepentingan masyarakat, karena yang
mengajukan pengukuran kepada BPN adalah PT. SAMP.

Walau mendapatkan protes dari masyarakat, namun pada 11 April 2005,
BPN Karawang tetap mengirim surat No. 630-0263-06-2005, kepada Kanwil
Pertanahan Jawa Barat, perihal Rencana Pengukuran Tanah bermaslaah
antara PT. SAMP dengan masyarakat di Desa Wanakerta, Margakaya, dan
Sirnabaya Kecamatan Telukjambe Barat Karawang. Masyarakatpun kembali
memprotes atas maksud dan tujuan tersebut, sebab Kantor Pertanahan
Karawang sama sekali belum pernah menindaklanjuti permohonan
masyarakat yang memiliki tanah sebanyak 106 bidang. Masyarakat juga
menuntut agar BPN mempertegas sehingga kepentingan semua pihak dapat
terakomodasi.

Atas desakan masyarakat itulah, maka pada 13 April 2005 Kepala Kantor
Pertanahan Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat No. 610-533. Surat
itu ditunjukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang,
perihal Rencana Pengukuran Tanah Bermasalah antara PT. SAMP dengan
amsyarakat terletak di Desa Wanakerta, Margakaya, dan Sirnabaya
Kecamatan Telukjambe Barat Karawang. Dalam isi suratnya No. 610-533
itu tertulis, tujuan pengukuran ini adalah dalam rangka menyelesaikan
masalah antara masyarakat dengan PT. SAMP atas tanah yang terletak di
tiga desa tersebut. Kantor Wilayah Pertanahan Prov. Jawa Barat
memerlukan data spasial atau data fisik berupa peta hasil pengukuran
kadaster, bahwa sesuai dengan Surat Tanggal 28 Maret 2005 bernomor
630-416 bahwa pelaksanaan pengukuran yang dilakukan bertujuan untuk
memperoleh data awal dan belum memberikan sesuatu hak kepada siapapun.
Dalam melaksanakan pengukuran Kantor Wilayah akan mengukur semua
bidang tanah baik yang dikuasai oleh masyarakat maupun yang diklaim
oleh PT. SAMP. Hasil pengukuran diharapkan akan mengakomodir baik
untuk kepentingan PT. SAMP maupun untuk masyarakat.

Selanjutnya pada 1 April 2005, Wakapolres Karawang kembali
mengeluarkan Surat Undangan No. Pol. B/490/IV/2005/Res Krw kepada Para
Pihak, Pihak Perusahaan, Pihak BPN Jawa Barat, BPN Karawang, Muspida
Karawang, dan pihak masyarakat, guna mengkoordinasikan pengamanan
dalam pengukuran tanah. Ahirnya, acara pengukuran sesuai dengan tujuan
Surat Kanwil pertanahan No. 610-533 dapat disetujui oleh semua pihak.

Tanggal 19 April 2005, Kapolres Karawang mengeluarkan Surat Undangan
No. Pol. B/523/IV/2005/Res Krw kepada Para Pihak, Pihak Perusahaan,
Pihak BPN Jawa Barat, BPN Karawang, Muspida Karawang, dan pihak
masyarakat, guna mengkoordinasikan pengamanan pengukuran tanah.

Menindaklanjuti surat Kapolres di atas, Camat Telukjambe Barat pada 26
April 2005 mengirim Surat penting No.138/44/Pem, perihal Pelaksanaan
Pengukuran Tanah. Surat itu ditunjukan kepada Bupati Karawang. Isinya
bahwa pelaksanaan pengukuran tanah akan dilaksanakan pada Hari Senin,
tanggal 26 April 2005 sampai tanggal 2 Mei 2005, oleh Petugas Ukur
dari Kantor Wilayah BPN Jawa Barat dan kantor BPN Karawang yang
meliputi pengukuran tanah secara menyeluruh sebagaimana yang diklaim
oleh PT. SAMP dan isi rincikan bidang tanah yang dimiliki masyarakat
desa Margamulya sebanyak 111 bidang, Wanasari 87 bidang, dan Wanakerta
48 bidang.

Pada 21 Mei 2005, keluarlah surat Kapolres Karawang No. Pol.
B/756/V/2005 Res Krw, perihal Saran Kepolisian ditujukan kepada Bupati
Karawang, dengan rujukan Surat permintaan dari H. Dodo dan H. Minda
atas nama masyarakat yang ditujukan kepada Kapolres Karawang tanggal 9
Mei 2005. Isi Surat Kapolrs tersebut diantaranya adalah Sehubungnan
dengan permintaan tersebut di atas, diinformasikan bahwa BPN Kanwil
Jawa Barat telah selesai melaksanakan pengukuran tanah yang terletak
di Desa Wanakerta, Margakaya, dan Sirnabaya, kemudian mengingat pada
lokasi tanah tersebut telah terjadi sengketa antara masyarakat  dengan
PT. SAMP, maka untuk penyelesaian lebih lanjut dimohon kepada Bupati
Karawang untuk menjembatani upaya penyelesaiannya.

Jika memperhatikan kronologis terlaksanaknya pengukuran tanah yang
melibatkan semua pihak, bahwa pengukuran tersebut untuk memperoleh
data dan bukan untuk memberikan suatu hak kepada siapapun. Dari hasil
pengukuran itu terbitlah peta atau gambar ukur yang dikeluarkan oleh
Kanwil Pertanahan Jawa Barat. Namun hanya membuat peta untuk
kepentingan PT. SAMP. Peta inilah yang kemudian dijadikan alat bukti
diberbagai proses peradilan. Sehingga patut diduga telah terjadi
penipuan pembuatan peta atau gambar ukur palsu, yang dengan sengaja
dilakukan yang melibatkan orang-orang dalam di Kantor Wilayah
Pertanahan Jawa Barat ketika itu.

SPH Terindikasi Cacat Hukum
Sekitar tahun 1970 sampai 1973, telah dilakukan pengukuran tanah atau
klasiran yang dilakukan oleh KDL (Kantor Dinas Luar) Cirebon yang
didampingi petugas Desa terhadap bidang tanah masyarakat di  Desa
Wanakerta, Margakaya, dan Sirnabaya yang sudah dikuasai dan digarap
masyarakat sejak tahun 1950an. Hasilnya antara tahun 1973 sampai 1974,
keluarlah Girik atau Kikitir yang diterima masyarakat penggarap dari
KDL Cirebon.

Pada tahun 1974, girik-girik milik masyarakat itu ditarik oleh H.
Embeh selaku Kepala Desa Margakaya (belum ada foto copy). Tujuan
penarikan girik adalah untuk mengetahui luas tanah, sebab ada
perusahaan dari Jakarta yaitu PT. Dasa Bagja yang berminat untuk
menyewa tanah masyarakat dalam jangka waktu tiga tahun dengan harga
Rp. 1,- per meter.

Berdasarkan informasi dari masyarakat, sekitar tahun 1974 dilaksanakan
penyuluhan yang dipimpin langsung oleh Solihin Mustari, BA selaku
Camat Telukjambe (sekarang Telukjambe Barat). Penyuluhan itu
dilaksanakan di rumah Masna, salah seorang pemilik tanah, beralamat di
Kp. Kiarajaya Desa Margakaya (kini Desa Margamulya). Solihin Mustari
sebagai camat mengatakan, bahwa tanah-tanah masyarakat akan disewa
selama 3 (tiga) tahun oleh PT. Dasa Bagja dari Jakarta. Apabila
tanaman penghijauan yaitu kapas tumbuh subur, maka akan diperpanjang
sewanya dan akan dilanjutkan dengan jual-beli. Penyuluhan ini memang
tidak ada bukti tertulis, masyarakat hanya mencatatnya dalam hati
mereka masing-masik, mengingat ketika itu masyarakat sangat tunduk,
patuh, dan percaya walaupun kepada seorang camat. Maka dilakukanlah
pembayaran yang dilaksanakan oleh perwakilan PT. Dasa Bagja.
Masyarakat tidak pernah bertemu langsung dengan pihak PT. Dasa Bagja,
sebab menggunakan para Ketua RT dalam proses transaksinya dengan
masyarakat.

Penanaman kapaspun dilakukan oleh PT. DB sejak tahun 1975. Karena
tidak dirawat dengan baik, sehingga yang tumbuh bukannya kapas
melainkan ilalanglah yang tumbuh di tanah tersebut. Karena tanaman
penghijauan yang dilakukan oleh PT. DB tidak berhasil, maka pihak
perudahaan meninggalkan lahan itu sebelum jatuh tempo (3 tahun) sewa
itu berakhir.

Setelah jatuh tempo sewa tanah tersebut berakhir yaitu tahun 1977,
kemudian masyarakat menanyakan girik-girik mereka kepada H. Embeh
selaku Kepala Desa. H. Embeh kepada masyarakat mengatakan,
“girik-girik akan segera ditarik. Jangan pusingkan dengan surat-surat
tanah. Sekarang masuk kembali untuk menggarap bidang tanah
masing-masing”. Atas dasar perintah dan informasi dari Kepala Desa,
maka awal tahun 1978 masyarakat melanjutkan garapan atas tanah mereka
termasuk membayar pajak atas tanah tersebut setiap tahunnya sampai
saat ini.

Sekitar tahun 1992, Parta, Kepala Desa Margakaya sebagai pengganti H.
Embeh mengumumkan bahwa Girik sebagai bukti penagihan pajak telah
diganti dengan SPPT. Maka sejak itu masyarakat tidak lagi menanyakan
girik-girik mereka. Masyarakat beranggapan, girik-girik tersebut telah
diganti oleh SPPT dan SPPT sebagai bukti sah kepemilikan tanah mereka.
Masyarakat pun terus menggarap dan tidak pernah mendapat teguran
apapun dari PT. DB yang pernah menyewa tanah masyarakat.

Keresahan masyarakat muncul ketika datang PT. SAMP yang mengklaim
tanah seluas 350 ha sebagai kawasan yang telah dibebaskan berdasarkan
Akta Pengoperan dan Surat Pelepasan Hak (SPH). Meurut PT. SAMP, SPH
tersebut telah ditandatangani oleh masyarakat. Padahal masyarakat sama
sekali tidak pernah mengetahui adanya SPH tersebut. Ternyata, SPH itu
dibuat dalam formulir kosong tanpa nama, tanpa batas-batas tanah, dan
tanpa tanda tangan masyarakat, baik secara sendiri maupun kelompok,
sebab sejak pertama berurusan dengan PT. Dasa Bagja, masyarakat belum
pernah bertemu sampai sewa tanah mereka berakhir, apalagi
bermusyawarah dan bernegosiasi untuk menjual tanah mereka. Termasuk
dengan para pejabat yang menandatangani SPH tersebut.

Melihat kronologis, fakta, dan informasi dari masyarakat di atas, maka
SPH yang dimiliki oleh PT. SAMP diduga kuat fiktif dan palsu. Namun
sayangnya, SPH ini telah digunakan oleh PT. SAMP sebagai alat bukti di
pengadilan untuk memenangkan tanah seluas 350 ha tersebut dan
pengadilan mengamininya.

Solusi Alternatif
Sengketa tanah seperti yang disebutkan diatas memang berpotensi
terjadinya konflik yang berujung kepada kerugian dari kedua belah
pihak, baik masyarakat mupun PT. SAMP, bahkan kerugian juga bagi iklim
investasi dan keamanan di Kabupaten Karawang. Patut diketahui bersama
bahwa Karawang adalah daerah pengembangan industri, sehingga kalau
kasus ini terus dibiarkan, akan mengganggu iklim investasi akibat dari
ketidaktegasan pemerintah, dan masih lemahnya penegakkan hukum
pertanahan. Maka Pemerintah dalam hal ini Presiden Republik Indonesia,
harus melakukan teguran keras kepada Kepala BPN, Kalpori, Kejaksaan
Agung, dan Mahkamah Agung, agar melaksanakan proses peradilan dengan
benar tanpa adanya diskriminasi dan praktek ketidakadilan. Dewan
Perwakilan Rakyat harus pula ikut mengawasi seluruh proses sengketa
atas tanah ex Tegal Waroe Landen ini.

Masyarakat tentu hanya ingin diakui dan dihargai hak-haknya, bahwa
tanah yang sekarang dikuasai, diduduki, digarap, dan dibayar pajaknya
adalah tanah miliknya yang didapat dengan turun temurun dan tidak
pernah dijual-belikan kepada siapapun. Seandainya PT. SAMP bisa duduk
bersama dan melakukan musyawarah dengan masyarakat sebagaimana
dilakukan PT. Maligi, serta mentaati peraturan perundang-undangan,
tentu konflik itu tidak akan terjadi. Seperti apa yang dilakukan oleh
PT. Dasa Bagja ketika pertama kali menyewa lahan tersebut. Sebab, oper
garapan yang dilakukan oleh PT. SAMP sangat sulit untuk dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum, jika proses dan para penegak
hukumya benar-benar menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang
berlaku. Memang benar, oper garap bukan berarti memiliki tetapi tetap
saja harus melakukan “pembebasan” atas lahan yang masih dalam
penguasaan pihak lain. Kalaupun PT. SAMP menyatakan bahwa tanah itu
adalah tanah negara, berarti PT. SAMP terindikasi melakukan korupsi,
sebab mereka telah melakukan jual-beli atas tanah negara.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Laporan dari Kupang, Sambutan Sederhana …

Opa Jappy | | 20 December 2014 | 16:29

Pendekar Tongkat Emas, Karya Anak Bangsa …

Murda Sulistya | | 20 December 2014 | 15:53

5 Alasan Berhenti Menggunakan Styrofoam, …

Gede Surya Marteda | | 20 December 2014 | 12:17

Be a Role Model : Do it Now and Start From …

Fifin Nurdiyana | | 20 December 2014 | 14:14

Blog Competition Coca-Cola Sampai Akhir …

Kompasiana | | 24 November 2014 | 20:22


TRENDING ARTICLES

Konyol, @estiningsihdwi Bantah Sanggahannya …

Gatot Swandito | 13 jam lalu

Jangan Nodai Sukacita Natal Kami dengan …

Sahroha Lumbanraja | 15 jam lalu

Presiden Jokowi-Wapres JK Atasi Korban …

Musni Umar | 16 jam lalu

Dihina “Kampret”, Pilot Garuda …

Felix | 16 jam lalu

Salahkah Menteri Rini Menjual Gedung BUMN? …

Daniel Setiawan | 17 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: