Back to Kompasiana
Artikel

Regional

Ode Rakhman

berbuat utk sebuah perubahan

PT Tirta Wira Sejahtera Tabrak Aturan, BLH Minut Terindikasi Memberikan Perlindungan

REP | 09 January 2013 | 11:05 Dibaca: 179   Komentar: 0   0

Walhi Sulawesi Utara menganggap ini adalah persoalan yang serius, bukan hanya sekedar menerima laporan dan keluhan warga pada awal November 2012 lalu terkait fakta-fakta pencemaran dan gangguan-gangguan lainnya yang dilakukan oleh pihak perusahaan, tetapi hal ini justru lebih meluas ke persoalan dasar hukum yang dimiliki oleh perusahaan untuk kepentingan produksi.

PT. Tirta Wira Sejahtera ternyata bukan hanya sekedar memproduksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tetapi juga memproduksi minuman-minuman yang berwarna (menggunakan campuran pewarna dan bahan lainnya), artinya pihak perusahaan terindikasi menyalah-gunakan aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah, dalam hal UKL-UPL yang disetujui oleh Pemkab Minut. Hal ini merupakan sebuah pelanggaran berat yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan yang lebih tidak masuk akal bahwa hal ini sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun namun pihak BLH Minut tidak mengetahui hal tersebut. Berarti selama proses tersebut pihak BLH Minut tidak melakukan pemantauan secara langsung atau sengaja memberikan perlindungan atas kesalahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

Walhi Sulut dalam menindak-lanjuti laporan dan keluhan warga tentu akan merespon persoalan ini ke proses hukum. Pada pertengahan bulan November 2012, Walhi Sulut mengirimkan surat secara resmi kepada pihak perusahaan dengan perihal untuk meminta klarifikasi secara langsung terkait keluhan dan laporan dari warga soal pencemaran dan sarana-sarana pendukung yang berada dalam pabrik milik perusahaan serta meminta dokumen-dokumen hasil kajian lingkungan hidup untuk dipelajari kesesuaiannya. Namun hal itu tidak di respon oleh pihak perusahaan, bahkan kunjungan terakhir ke pihak perusahaan, juga tidak mendapatkan dokumen-dokumen tersebut.

Kasus ini tentu akan kami lanjutkan ke proses hukum, yang tentu akan mengacu kepada aturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Ayat (1), Pasal 99 Ayat (1) dan Pasal 100 Ayat (1) dengan masing-masing ancaman hukuman adalah 3 (tiga) tahun kurungan dan denda 3 milyar. Bukan hanya pihak perusahaan tetapi juga pihak pemerintah atau pejabat yang secara aturan adalah menjadi tanggung-jawabnya, juga terindikasi akan terkena sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 dengan ancaman 1 (satu) tahun kurungan dan denda 500 juta.

Persoalan ini juga telah dikonsultasikan dengan pihak kepolisian dan dari persoalan ini akan segera kami laporkan secara resmi dan kemudian harapan Walhi agar pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan atas kasus tersebut sebelum terjadi tindakan-tindakan yang bisa menghilangkan unsur-unsur pidana tersebut.

EDO RAKHMAN
Direktur Walhi Sulut

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Mengubah Hujan Batu Menjadi Emas di Negeri …

Sekar Sari Indah Ca... | | 19 December 2014 | 17:02

Haruskah Jokowi Blusukan ke Daerah Konflik …

Evha Uaga | | 19 December 2014 | 12:18

Artis, Bulu yang ‘Terpandang’ di …

Sahroha Lumbanraja | | 19 December 2014 | 16:57

Jalanan Rusak Kabupaten Bogor Bikin …

Opi Novianto | | 19 December 2014 | 14:49

Blog Competition Coca-Cola Sampai Akhir …

Kompasiana | | 24 November 2014 | 20:22


TRENDING ARTICLES

Singapura Menang Tanpa Perang Melawan …

Mas Wahyu | 3 jam lalu

RUU MD3 & Surat Hamdan Zoelfa …

Cindelaras 29 | 6 jam lalu

Potong Generasi ala Timnas Vietnam Usai …

Achmad Suwefi | 11 jam lalu

Penyebutan “Video Amatir” Adalah …

Arief Firhanusa | 11 jam lalu

Menteri Rini “Sasaran Tembak” …

Gunawan | 13 jam lalu


Subscribe and Follow Kompasiana: