Back to Kompasiana
Artikel

Regional

Eko Marbun

KETIDAKPEDULIAN MEMISAHKAN SESEORANG DENGAN ORANG YANG 'DUDUK' DI SAMPINGNYA. KETIDAKPEDULIANLAH YANG MENCIPTAKAN ORANG LAIN/ORANG ASING selengkapnya

Surat Curhat dari Kampung buat Pak Presiden

REP | 27 February 2013 | 13:47 Dibaca: 346   Komentar: 0   0

27 Februari 2013

Kepada;

Yang Mulia Bapak Presiden Tercinta Susilo Bambang Yudhoyono

Di tempat.

Salam hormat, saya berdoa semoga pagi ini dan sampai hari-hari berikutnya Bapak dan keluarga tetap dalam keadaan sehat dan dilimpahi rahmat oleh Tuhan YME.

Selamat pagi Pak Presiden? Apakah bapak tadi pagi sudah sarapan? Jika tidak, bapak seharusnya sarapan karena bapak butuh energi yang besar untuk tetap fit dalam memimpin negara ini. Terutama saat-saat seperti sekarang yang menurut bapak adalah tahun politik.

Bapak Presiden, perkenal nama saya Eko Marbun. Saya adalah seorang pengangguran jadi saya adalah salah satu beban bapak. Maafkan saya, pak. Kabar saya baik-baik saja hari ini tetapi hati saya gundah. Ada banyak hal yang ingin saya sampaikan pada bapak sebagai seorang anak (karena kami memanggil bapak kepada presiden) dan masyarakat (karena kami memanggil presiden kepada bapak).

Pak Presiden yang mulia, sebagai seorang pengangguran semua waktu adalah milik saya jadi saya punya waktu luang untuk berpikir, berkhayal, membaca, menonton, online dan termasuk menulis surat untuk bapak. Hari ini hati-hati saya benar-benar gundah ketika membaca media online dan curhatan teman di facebook.  Sebuah kisah yang mengingatkan kembali dengan kejadian masa lalu. Kejadian yang mengingatkan pada kejamnya aparat penegak hukum, kejamnya korporasi dan kalau boleh saya mengatakan kejamnya pemerintah. Saya masih memiliki memori untuk mengingatnya.

Bapak Presiden inilah maksud surat saya, saya ingin menyampaikan kekhawatiran saya atas ekspansi PT TPL (dulu disebut Indorayon). Saya sampaikan juga bersamaan dengan ini kekhawatiran saya atas ekspansi korporasi-korporasi lain yang seringkali menginjak-injak kami masyarakat lemah. Bapak yang mulia, di kampung di tempat saya dilahirkan di Huta Matio, Desa Parsoburan barat, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, kami (masyarakat) telah mengalami pasang surut konflik dengan Indorayon atau yang sekarang disebut TPL. Buah dari konflik itu adalah kekalahan kami atas korporasi dan aparat penegak hukum yang melindungi PT TPL.

Bapak Yang Mulia, izinkanlah saya sebagai anak untuk menceritakan kisah yang anak-anak bapak rasakan di pedalaman Tapanuli. Kata Kakek (sekarang sudah 90an tahun) Dia sudah melewati  empat zaman; zaman merdeka (zaman sebelum datang penjajah ke kampung kami), zaman belanda, zaman jepang dan zaman merdeka lagi. Itulah pembabakan zaman secara sederhana di daerah kampung kami versi kakek saya. Tatanan hukumpun pastinya berubah. Masyarakat pun dilempar dari satu pemerintah ke pemerintahan berikutnya. Tanpa saya ceritakan, Bapak pasti sudah bisa menebak bahwa pengaturan sumber daya alam yang ada di sekitar kami pun berubah-ubah.Itulah yang sampai sekarang menjadi akar konflik di tanah milik kita (tentu saja milik bapak juga).

Kita (masyarakat) percaya bahwa tanah tempat kita dilahirkan, dibesarkan dan menggantungkan hidup adalah milik kita. Nenek moyang kita, dahulu memiliki tanah yang luas tempat ladang dibuka, tempat sawah disemai, tempat perkampungan didirikan dan tempat kerbau digembalakan. Saat ini, kita tidak memiliki apa-apa karena sudah diambil korporasi yang direstui negara.

Saya jadi teringat ketika bapak-bapak dan ibu-ibu di kampung menuntut, eh, bukan, malah memohon kepada pemerintah atas sebidang tanah. Bayangkan, pak, kami harus memohon sepetak tanah untuk kami usahai di tanah kami sendiri, di tanah nenek moyang kami dilahirkan. Pemerintah tidak pernah memberi atau mengabulkan permohonan tanah itu , tidak ada bukti yang menunjukkan penyerahan tanah tersebut. Masyarakat hanya disuruh menggarap saja dan kami tidak lebih dari penggarap-penggarap illegal di tanah kami sendiri. Itulah sebabnya dikemudian hari kami diusir dari tanah itu. Saya mau sampaikan bahwa nama sebidang tanah itu Kobun Lippul, Pak. Artinya Kebun 50 karena memang diperuntukkan untuk 50 kepala keluarga. Sekarang PT TPL sudah memanfaatkannya kembali.

Masyarakat  telah mencoba menuntutnya kembali, masyarakat bahkan mencoba bersikap keras. Ah, Bapak, dengan menyesal saya akan sampaikan jangankan Pemerintah (Dinas Kehutanan), DPRD yang kami pilih sendiri tidak memiliki telinga untuk mendengar aspirasi kami. Mereka hanya menyuruh untuk tetap mengusahai tanpa ada kejelasan hukum (setidaknya itulah yang pernah saya dengar dari salah seorang anggota DPRD). Bapak, ketika masyarakat bersikap keras kami dihadapkan pada senjata api milik brimob. Jangankan senjata apai, diadu dengan tangan kosong pun kami akan kalah. Masyarakat pun kecewa, pak. Kakek saya bahkan bilang,”tumagon ma si bottar mata tajou mulak manjajah” (lebih baik bangsa belanda kita panggil untuk kembali menjajah). Saya tahu dia kecewa kepada pemerintah sekarang. Saya tahu tidak dari hatinya berkata demikian. Kakek saya adalah nasionalis, dia berjuang menghadapi belanda dan bahkan sempat dipenjara. Dia kecewa sama pemerintah yang seperti Brutus yang menikam Caesar.

Bapak Presiden yang mulia, bukannya kami tidak nasionalis. Bukan pula kami tidak mendukung peningkatan pendapatan negara dari pajak perusahaan. Lihat saja, tanah kami diserahkan untuk pembangunan. Jika di Jakarta ‘negara harus ganti untung untuk membangun jalan’ di sini masyarakat dengan suka rela memberikan. Misalnya loh, pak. Masyarakat cuma butuh keadilan, pak. Selama puluhan tahun, masyarakat hanya menikmati dampak negatif dari pengoperasian korporasi tersebut. Masyarakat hanya pengisap debu jalan di musim kemarau, penginjak becek kalau hujan dan pengisap asap kendaraan. Itulah sederhananya, pak. Masyarakat hanya tahu hal-hal sederhana. Kami tidak berharap limpahan uang dari PT TPL (kompensasi atas pemanfaatan sumber daya alam) tetapi kami hanya meminta tanah nenek moyang kami untuk kami usahai. Masyarakat telah mencoba menuntut, pak, tetapi kami sudah kalah. Masyarakat hanya bisa mengelus dada dan bersabar.

Bapak Presiden Yang Mulia, masyarakat tidak menyalahkan PT TPL karena mereka bekerja atas restu negara. Toh, negara memilik otoritas atas segala yang ada di negeri ini. Kami tidak bisa menyalahkan aparat yang gagah dan bersenjata karena mereka hanya melaksanakan tugas. Kami juga tidak menyalahkan pemerintah setempat  yang mengesampingkan rakyat kecil yang kebetulan ada di atas tanah yang menghasilkan uang. Kami mungkin hanya dapat menyalahkan diri-sendiri yang tidak bisa berbuat apa-apa karena kelemahan kami. Kalau boleh kami hanya bisa menyalah UUD 1945 dan Pancasila yang tidak memiliki kekuatan.

Bapak Presiden Yang Mulia, saudara kami di Humbang Hasundutan mengalami hal yang sama. Bahkan mereka lebih miris lagi. Hutan kemenyan milik mereka mau, ah, mungkin sudah dirampas. Padahal hutan kemeyan (hamijon dalam bahasa batak) adalah sumber kehidupan yang sudah lama sekali diwariskan. Saudara-saudara kami, yang anak-anak bapak juga telah lama berkonflik dengan PT TPL. Sama seperti kami, mereka juga dihadapkan pada todongan senjata aparat. Masyarakat paham aparat hanya menjalankan tugas. Beberapa dari mereka juga ditahan. Kita semua pasti tidak ingin kasus ini menjadi berdarah. Kita semua mencintai kedamaian hidup dan mati. Masyarakat pun sadar kekerasan hanya akan mengantar mereka ke balik jeruji besi. Masyarakat pun sadar kemungkinan besar perjuangan ini akan sia-sia jika tidak ada keberpihakan dari pemerintah. Pada ujungnya mungkin mereka akan bernasib sama dengan kami. Kalah.

Bapak Presiden Yang Arif. Saya yakin mereka sudah mengadu ke pemerintah setempat, kepada LSM, dan bahkan mungkin kepada orang-orang besar di Jakarta. Saya yakin pula mereka (orang-orang besar di atas sana) tidak ingin mengotori tangan untuk menolong rakyat kecil seperti kami. Ada pula yang sibuk berkampanye untuk Pilkada Sumut. Kalau Bapak tidak berdiri di pihak mereka saya yakin mereka pasti kalah. Sama seperti kami (masyarakat) ketika membela “kobun lippun” kami kalah karena kami berdiri sendirian. Bapak Presiden Tercinta, cukuplah kami Masyarakat Matio dan masyarakat setempat lain yang tanahnya sudah diambil karena kalah dalam melawan hegemoni kekuasaan korporasi. Jika Bapak tidak bisa lagi menolong kami yang sudah kalah ini, saya memohon kepada Bapak agar berdiri di pihak saudara-saudara kami yang masih berjuang itu. Saya yakin Bapak akan memimpin mereka, kami dan semua rakyat Indonesia melawan ketidakadilan. Bapak Presiden,  tidak ada tempat mengadu yang lebih baik dari seorang anak selain kepada ayahnya.

Bapak Presiden Yang Tercinta, saya tidak berharap bapak membalas surat saya karena saya tahu bapak sangat sibuk. Saya hanya berharap bapak mau meluangkan waktu sebentar memerintah instansi terkait untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat dalam bentuk tindakan. Sebagai penutup saya ingin sampai satu umpasa orang batak;

“Sahat-sahat ni solu, sahat ma tu bontean. Leleng Bapak Presiden mangolu, sahat tu parhorasan sahat tu panggabean”. Imatutu.

“Napuran tano-tano, rangging masi ranggongan. Badanta padao-dao, tondita masigomgoman”. Imatutu.

Hormat Saya,

Eko Marbun

Salah satu warga Indonesia  asal Matio (Sumatera Utara)

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Hari Pusaka Dunia, Menghargai Warisan …

Puri Areta | | 19 April 2014 | 13:14

Pengakuan Mantan Murid JIS: Beberapa Guru …

Ilyani Sudardjat | | 19 April 2014 | 20:37

Keluar Uang 460 Dollar Singapura Gigi Masih …

Posma Siahaan | | 19 April 2014 | 13:21

Sepotong Senja di Masjid Suleeyman yang …

Rumahkayu | | 19 April 2014 | 10:05

Kompasianer Mengawal Pemilu 2014 …

Kompasiana | | 09 April 2014 | 04:17


Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: