Back to Kompasiana
Artikel

Regional

Viktor Krenak

Pemuda desa dari pedalaman Papua, Putus kuliah, sekarang di Kota Baru/Jayapura,sedang "memimpikan" hidup baru yang selengkapnya

Atasi Demo Anarkis di Papua, Kapolda Tegakkan Hukum Positif

REP | 23 May 2013 | 00:49 Dibaca: 295   Komentar: 1   1

136924913178163552

Kapolda papua, Tito Karnavian (Foto: Bintang Papua)

Kapolda  Papua  Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, Selasa (21/5/2013) menggelar acara Coffee Morning bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda dalam rangka sosialisasi UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Acara yang digelar di Aula Rupatama Polda Papua, Jayapura itu, sekaligus untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat guna mensikapi aksi-aksi demo yang sangat sering terjadi di Papua, khususnya demo-demo anarkis.

Lebih-lebih menjelang tanggal 1 Juli dimana sekelompok masyarakat Papua sering memperingatinya sebagai HUT TPN-OPM (Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka). Karenanya, Kapolda juga mengundang tokoh dari Komite Nasional  Papua Barat (KNPB) yang selama ini dikenal seabagai sayap politiknya TPN-OPM. Tokoh KNPB yang turut hadir dalam coffee morning tersebut adalah Wim R. Medlama (Juru bicara KNPB).

Kapolda Papua  Irjen (Pol)  Drs. M, Tito Karnavian, MA.PhD mengatakan, pelaksanaan kebebasan menyampaikan pendapat harus mengikuti aturan hukum positif. Terang Kapolda, aparat penegak hukum tetap berpatokan dalam UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

“selagi masih ada hukum positif, maka akan ditegakkan,” tegas Kapolda.

Dalam forum itu Jubir KNPB Wim R Medlama mengatakan, pihaknya akan tetap melanggar aturan, menggelar demo di Tanah Papua, meski pihak kepolisian tak akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), dikarenakan  KNPB tak terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua, sebab  mendaftarkan diri di Kesbangpol itu tidak perlu bagi KNPB.

Wim Rocky Medlama juga  menuding selama ini konflik antara pendemo dan kepolisian yang terjadi di lapangan saat aksi demo KNPB, bukan disebabkan simpatisannya, melainkan dari aparat kepolisian yang tengah mengamankan jalannya unjukrasa.

Menanggapi penyampaian Jubir KNPB, Direktur Intel  Polda Papua Kombes (Pol) Yakobus Marzuki menegaskan, sesuai aturan perundang-undangan bahwa pihak kepolisian akan  mengeluarkan STTP kepada organisasi yang terdaftar pada Kesbangpol. Artinya, harus organisasi yang jelas yang diperbolehkan menggelar aksi unjukrasa.

Terkait tudingan KNPB yang menyebutkan aparat kepolisian pemicu konflik di lapangan, Kapolres Jayapura Kota AKBP Alfred Papare mengatakan,  demo  yang digelar KNPB maupun Bucthar Tabuni telah berjalan dengan koordinasi yang baik. Bahkan, kepolisian juga memberikan kebebasan, tapi disaat demo berjalan koordinasi antara massa atau koordinator putus, akibatnya massa tak terkendali, bahkan anarkis.

Menurut Kapolres Jayapura, dalam aksi-aksi unjukrasanya KNPB, para pengunjuk rasa tak pernah menyampaikan aspirasinya kepada lembaga-lembaga yang ada. Misalnya kepada DPRP maupun MRP, melainkan hanya menggelar orasi-orasi  yang berpontensi separatis, makar dan mengganggu kepentingan umum.
“Soal sejarah Papua perlu dibahas dengan para pelaku sejarah, karena tak bisa mengklim versi diri sendiri sebagai sejarah yang paling  benar,” imbuhnya.

Sumber : http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/4822-buchtar-kami-tetap-berjuang-papua-merdeka

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Membayar Zakat Fitrah di Masjid Turki, …

Gaganawati | | 27 July 2014 | 22:27

Kiat Menikmati Wisata dengan Kapal Sehari …

Tjiptadinata Effend... | | 27 July 2014 | 19:02

Indahnya Perbedaan :Keluarga Saya yang Dapat …

Thomson Cyrus | | 27 July 2014 | 19:45

Ini Rasanya Lima Jam di Bromo …

Tri Lokon | | 27 July 2014 | 21:50

Punya Gaya “Make Up” Menarik? …

Kompasiana | | 09 July 2014 | 00:21


TRENDING ARTICLES

Temuan KPK: Pemerasaan Pada TKI Capai Rp 325 …

Febrialdi | 26 July 2014 22:14

KPK Lebih Dibutuhkan TKI Ketimbang TNI, …

Fera Nuraini | 26 July 2014 19:21

Taruhan Kali Ini Untuk Jokowi dan Demokrasi …

Hosea Aryo Bimo Wid... | 26 July 2014 19:19

Surat Lebaran untuk Emak …

Akhmad Mukhlis | 26 July 2014 14:40

Daftar Kompasioner yang Berkualitas …

Hendrik Riyanto | 26 July 2014 13:29

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: