Back to Kompasiana
Artikel

Regional

Ruslan Karim

Jadilah diri sendiri, percaya diri, jangan takut untuk mencoba serta menulis agar menjadi luar biasa....!

‘’Wali Nanggroe”, Manfaat atau Mudharat?

OPINI | 23 May 2013 | 19:37 Dibaca: 808   Komentar: 5   1

13693116581927659809

http://beritagar.com/p/gedung-rp85-miliar-untuk-wali-nanggroe-aceh

SEAKAN belum puas dengan jumlah plot dana yang telah disediakan untuk pembangunan ‘’meuligoe” atau istana senilai 85 miliar (beritagar.com), DPRA sebagai perwakilan rakyat Aceh kembali mengucurkan dana yang tidak sedikit untuk lembaga wali nanggroe. Kali ini adalah biaya paket belanja yang akan kucurkan untuk lembaga yang dijabat oleh ‘’paduka yang mulia” Malik Mahmud al Haytar. Jumlah keseluruhan dana 25 paket belanja itu yakni Rp 3.617.850.000 (tiga milyar enam ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Itu belum lagi dana operasional ‘’paduka yang mulia” yang jumlahnya Rp 109 juta per hari selama 1 tahun atau mendekati angka Rp 40 miliar. Seakan tak ingin ambil pusing, mayoritas wakil rakyat yang ‘’terhormat” sudah jauh hari merencanakan agenda tersebut dalam pembahasan anggaran tahun 2013. Wajar bila penolakan dan kritik tajam dari masyarakat pun kerap bermunculan. Hal ini tak lain disebabkan hal-hal yang lebih substantif untuk pembangunan infrastuktur serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mestinya menjadi prioritas utama anggota parlemen daerah Aceh, malah dikesampingkan demi seorang wali nanggroe. Padahal tujuan pembentukan lembaga itu sendiri masih dipertanyakan. Sebab banyak kewenangan wali nanggroe justru bertentangan dengan tujuan pokok dari Mou Helsinki, seperti berhak menguasai seluruh aset Aceh, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri serta membubarkan parlemen Aceh dan memberhentikan Gubernur Aceh.

13693117741429259782

http://atjehpost.com/read/2013/02/04/38373/15/5/FOTO-Penampilan-Baru-Pemangku-Wali-Nanggroe-

Apa yang dilakukan oleh legislatif Aceh yang mayoritas anggotanya berasal dari partai Aceh (PA) dengan mengalokasikan anggaran yang begitu ‘’fantastis” bagi lembaga wali nanggroe, khususnya untuk pembangunan ‘’istana” yang mirip Parthenon (kuil dewa) Yunani, sangat bertolak belakang dengan kondisi tempat tinggal masyarakat Aceh di pedesaan yang masih banyak menghuni rumah tak lagi layak huni. Diakui atau tidak, jumlah penduduk Aceh yang hidup dalam kemiskinan adalah 19,46 persen. Aceh menduduki peringkat 29 secara Nasional dalam hal jumlah penduduk miskin atau dibawah Nusa Tenggara Timur (rakyataceh.com).

Berharap kepekaan dari legislatif Aceh terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat seakan ibarat pungguk yang merindukan bulan. Setidaknya demikianlah realita yang banyak terjadi saat ini. Walau belum mendapat pengakuan resmi dari Pemerintah Pusat di Jakarta, dalam setiap kegiatan Pemerintahan di Aceh, wali nanggroe sering dilibatkan dalam setiap rapat pembahasan.

13693125171458539970

foto facebook.com

Pertanyaan yang timbul kemudian adalah apa manfaat wali nanggroe? Sejumlah pihak yang pro terhadap wali nanggroe seperti Abdullah Saleh berpendapat bahwa lembaga itu bermanfaat untuk menjaga persatuan rakyat Aceh. Namun benarkah demikian? Kenyataan dilapangan malah memperlihatkan sebaliknya. Demonstrasi penolakan sejumlah masyarakat dan mahasiswa dari wilayah Tengah Aceh dan pesisir Barat-Selatan Aceh menjadi jawaban yang bertolak belakang dengan ‘’persatuan” yang disampaikan oleh Abdullah Saleh. Hanya wilayah pesisir Timur-Utara yang mendukung pembentukan lembaga wali nanggroe, tapi dukungan itu sendiri patut dipertanyakan. Sebab masyarakat di wilayah pesisir Timur-Utara Aceh kebanyakan lebih memilih sikap ‘’diam” dalam menyikapi pembentukan lembaga wali nanggroe.

Penolakan terhadap wali nanggroe menunjukkan bahwa sikap kontra juga ada dikalangan masyarakat Aceh. Tapi jarang di ekspose, kecuali bila ada demo penolakan dijalanan.

Melihat beberapa peristiwa yang muncul terhadap wali nanggroe, masing-masing pihak tentu memiliki penilaiannnya sendiri, baik yang mendukung (pro) maupun yang menolak (kontra). Ada yang menganggapnya bermanfaat, tapi tak sedikit yang beranggapan bahwa wali nanggroe justru mudharat bagi Aceh. Apa pun jawaban yang diberikan nantinya, peningkatan kesejahteraan dan pembangunan bagi rakyat Aceh jauh lebih penting untuk diutamakan dalam setiap program yang digagas oleh Pemerintahan Aceh. Namun, sudahkah itu dilaksanakan?

Ruslan JR

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Revolusi dari Desa di Perbatasan …

Pepih Nugraha | | 23 October 2014 | 12:52

Sakitnya Tuh di Sini, Pak Jokowi… …

Firda Puri Agustine | | 23 October 2014 | 09:45

[BALIKPAPAN] Daftar Online Nangkring bersama …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 11:00

Pertolongan Kecelakaan yang Tepat …

M. Fachreza Ardiant... | | 23 October 2014 | 10:23

Inilah Daftar Narasumber yang Siap Beraksi …

Kompasiana | | 20 October 2014 | 15:40


TRENDING ARTICLES

Acara Soimah Menelan Korban …

Dean Ridone | 7 jam lalu

Dua Cewek Kakak-Adik Pengidap HIV/AIDS di …

Syaiful W. Harahap | 7 jam lalu

Singkirkan Imin, Jokowi Pinjam Tangan KPK? …

Mohamadfi Khusaeni | 9 jam lalu

Pembunuhan Bule oleh Istrinya di Bali …

Ifani | 9 jam lalu

Ketua Tim Transisi Mendapat Rapor Merah dari …

Jefri Hidayat | 10 jam lalu


HIGHLIGHT

Cerpenku : Setrika Antik Ibu Mertuaku …

Dewi Sumardi | 8 jam lalu

Menemanimu Diruang Persalinan …

Toras Lubis | 8 jam lalu

Jonru Si Pencinta Jokowi …

Nur Isdah | 8 jam lalu

Pak Presiden, Kok Sederhana Banget, Sih! …

Fitri Restiana | 8 jam lalu

Menunggu Hasil Seleksi Dirut PDAM Kota …

Panji Kusuma | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: