Back to Kompasiana
Artikel

Regional

Akhmad Beny Karter, S.e.

Berusaha mencari kebenaran walau terkadang bertentangan dengan kepentingan yang lebih tinggi dan beresiko tinggi.. fakta dan selengkapnya

Proses Perhitungan Suara Pilkada di KPUD Wajib Berjalan Sesuai Jadwal

REP | 11 June 2013 | 11:51 Dibaca: 353   Komentar: 0   1

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumsel menegaskan, “proses rekapitulasi perhitungan suara pelaksanaan Pilkada Sumsel maupun pilkada kabupaten/ kota di Sumsel yang digelar bersamaan pada 6 Juni tak boleh terhenti”.

Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Perundang Undangan Chandra Puspa Mirza menuturkan, pihaknya sudah mengeluarkan edaran ke seluruh KPUD kabupaten/kota di Sumsel termasuk empat KPUD yang menggelar Pilkada berbarengan dengan pelaksanaan Pilkada Sumsel lalu, yakni Empatlawang, Lahat, Ogan Komering Ilir (OKI), dan Banyuasin.

Edaran tersebut dikeluarkan terkait sejumlah potensi kisruh yang membayangi pelaksanaan pilkada di tingkat kabupaten seperti di Empatlawang dan Banyuasin. Chandra juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu di Sumsel melakukan proses rekapitulasi dan perhitungan suara sesuai tahapan mulai dilakukan di tingkatan KPUD kabupaten/ kota se-Sumsel pada hari ini.

“Rekapitulasi tidak boleh terhenti dan mesti terus dilakukan, baik pada tahapan Pilkada Sumsel maupun pilkada kabupaten/kota bagi KPUD yang melaksanakan,” ujar dia. Terkait keputusan KPUD Kabupaten Banyuasin yang melakukan diskualifikasi terhadap pasangan nomor urut 1, Yan Anton-SA Supriyono, KPU Sumsel menilai, hal itu sebagai kesalahan penerapan aturan hukum oleh KPUD Banyuasin.

KPU Sumsel meminta KPUD Banyuasin melakukan evaluasi, kajian, dan revisi, terhadap Surat Keputusan Nomor 60/KPTS/KPU Kab- 006.435.368/VI/2013 tentang diskualifikasi pasangan kandidat calon bupati-calon wakil bupati nomor urut 1, pada Pilkada Banyuasin, yang dibuat KPUD Banyuasin sendiri. “Bila itu tidak dapat terlaksana, dan tidak bisa menjalankan tahapan dengan baik, kami (KPU Sumsel) akan mengambil alih, tugas dan wewenang terhadap pelaksanaan Pilkada (Banyuasin),” tuturnya.

sumber : koran sindo

Disarankan kepada semua warga masing-masing agar tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan yang mencoba menggagalkan proses rekapitulasi suara ini sampai selesai, biarkan Pilkada berjalan sesuai prosedur tahapan yang tertuang dalam peraturan perundangan Pilkada yang telah ditetapkan.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Jejak Indonesia di Israel …

Andre Jayaprana | | 03 September 2014 | 00:57

Ironi Hukuman Ratu Atut dan Hukuman Mati …

Muhammad | | 03 September 2014 | 05:28

Persiapan Menuju Wukuf Arafah …

Dr.ari F Syam | | 03 September 2014 | 06:31

Si Biru Sayang, Si Biru yang Malang …

Ikrom Zain | | 02 September 2014 | 21:31

Ikuti Blog Competition Sun Life dan Raih …

Kompasiana | | 30 August 2014 | 17:59


TRENDING ARTICLES

Awasi Jokowi, Kita Bukan Kerbau Dungu …

Mas Wahyu | 3 jam lalu

Kekuatan Jokowi di Balik Manuver SBY di …

Ninoy N Karundeng | 9 jam lalu

Subsidi BBM: Menkeu Harus Legowo Melepas …

Suheri Adi | 11 jam lalu

Jokowi, Berhentilah Bersandiwara! …

Bang Pilot | 13 jam lalu

Menerka Langkah Politik Hatta …

Arnold Adoe | 14 jam lalu


HIGHLIGHT

Tiga Resensi Terbaik Buku Tanoto Foundation …

Kompasiana | 7 jam lalu

Si Bintang yang Pindah …

Fityan Maulid Al Mu... | 8 jam lalu

Oase untuk Anak Indonesia …

Agung Han | 8 jam lalu

Jokowi Mirip Ahmadinejad …

Rushans Novaly | 8 jam lalu

Alternatif Solusi Problem BBM Bersubsidi …

Olivia | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: