Back to Kompasiana
Artikel

Regional

Hakeem Elfaisal

fakultas ekonomi USAHID dan Fak HUKUM Bungkarno,wiraswasta,pengajar dan pembelajar Kalau kamu bukan anak raja dan engkau selengkapnya

Surat Terbuka Kepada KAPOLRI Bpk Jend SUTARMAN “Segera Tangkap Penyelenggara Pemilu ,KPU yang bermasalah ”

OPINI | 03 November 2013 | 20:01 Dibaca: 349   Komentar: 6   2

Surat Terbuka Kepada KAPOLRI Bpk Jend SUTARMAN Segera Tangkap Penyelenggara Pemilu ,KPU yang bermasalah

1383483590915210209www.emotivasi.com

Kepada Bpk Kapolri Yang terhormat

Ditempat

Dengan Hormat

DPT Kisruh lagi dan lagi , KPU Provinsi ,KPU Kota/Kabupaten serta penyelenggara di bawahnya jelas jelas tidak melaksanakan perintah undang undang pemilu UU No 8 Tahun 2012 khususnya Pasal 33, dan kesalahan ini pun telah mereka akui dalam surat edaran surat KPU no 741/KPU/XI/2013 perihal NIK dan KK yang Kosong.dan jelas juga telah terjadi pelanggaran UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan cara mengubah dan mengosongkan NIK sebagai acuaan resmi  Administrasi Kependudukan .

Banyak nya di DPT yang telah di tetapkan oleh penyelenggara tersebut masih banyak terdapat NIK yang kosong /atau tidak standar /ganda yang di indikasikan hampir 14 juta pemilih yang terdaftar dalam DPT .hal ini sebenarnya adalah kesengajaan yang dilakukan oleh mereka,karena tidak mungkin penduduk yang telah mempunyai KTP tidak mempunyai NIK . Mereka bekerja dengan cara tidak cermat dan tidak bekerja bersungguh sungguh dan tidak melaksanakan /atau mengabaikan UU Pemilu serta keputusan keputusan KPU yang mengatur tentang pedomaan teknis pemutakhiran dan penetapan data pemilih .

Sekedar mengingatkan UU No 8 tahun 2012 , pasal 33

Tentang Daftar Pemilih Berbunyi,

“(2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih”

Selayaknya dan sepatunya

Hendaknya Pihak kepolisiaan melaksanakan/Menegakkan Undang - undang tersebut dengan cara memanggil dan memeriksa pihak pihak yang terkait . agar persoalan ini dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku .dengan menyesampingkan surat KPU no 741/KPU/XI/2013 perihal NIK dan KK yang Kosong.

Demikianlah surat ini saya sampaikan , dan agar dilaksanakan dengan sesegera mungkin ,agar hal ini tidak berulang sepanjang sejarah Pemilu di republic ini .

Hormat Saya

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Melihat Lagi Fenomena Jokowi di Bentara …

Hendra Wardhana | | 25 October 2014 | 05:13

Terpaksa Olahraga di KLIA 2 …

Yayat | | 25 October 2014 | 02:17

Ikuti Kompasiana-Bank Indonesia Blog …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 10:39

Pengabdi …

Rahab Ganendra | | 24 October 2014 | 22:49

Ikuti Blog Competition dan Nangkring di IIBF …

Kompasiana | | 12 October 2014 | 18:25


TRENDING ARTICLES

Kursi Gubernur Ahok dan Ambisi Mantan Napi …

Zulfikar Akbar | 7 jam lalu

Jangan Musuhi TVOne, Saya Suka Tendangan …

Erwin Alwazir | 7 jam lalu

Jokowi Ajak Sakit-sakit Dulu, Mulai dari …

Rahmad Agus Koto | 8 jam lalu

Gayatri, Mahir Belasan Bahasa? …

Aditya Halim | 11 jam lalu

Romantisme Senja di Inya Lake, Yangon …

Rahmat Hadi | 12 jam lalu


HIGHLIGHT

Membuat Bunga Cantik dari Kantong Plastik …

Asyik Belajar Di Ru... | 8 jam lalu

Benalu di Taman Kantor Walikota …

Hendi Setiawan | 8 jam lalu

Jokowi Bentuk Kabinet Senin dan Pembicaraan …

Ninoy N Karundeng | 8 jam lalu

Bosan Dengan Kegiatan Pramuka di Sekolah? …

Ahmad Imam Satriya | 8 jam lalu

Ditunggu Kehadiran Buku Berkualiatas Untuk …

Thamrin Dahlan | 9 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: