Back to Kompasiana
Artikel

Regional

Hakeem Elfaisal

fakultas ekonomi USAHID dan Fak HUKUM Bungkarno,wiraswasta,pengajar dan pembelajar Kalau kamu bukan anak raja dan engkau selengkapnya

Surat Terbuka Kepada KAPOLRI Bpk Jend SUTARMAN “Segera Tangkap Penyelenggara Pemilu ,KPU yang bermasalah ”

OPINI | 03 November 2013 | 20:01 Dibaca: 348   Komentar: 6   2

Surat Terbuka Kepada KAPOLRI Bpk Jend SUTARMAN Segera Tangkap Penyelenggara Pemilu ,KPU yang bermasalah

1383483590915210209www.emotivasi.com

Kepada Bpk Kapolri Yang terhormat

Ditempat

Dengan Hormat

DPT Kisruh lagi dan lagi , KPU Provinsi ,KPU Kota/Kabupaten serta penyelenggara di bawahnya jelas jelas tidak melaksanakan perintah undang undang pemilu UU No 8 Tahun 2012 khususnya Pasal 33, dan kesalahan ini pun telah mereka akui dalam surat edaran surat KPU no 741/KPU/XI/2013 perihal NIK dan KK yang Kosong.dan jelas juga telah terjadi pelanggaran UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan cara mengubah dan mengosongkan NIK sebagai acuaan resmi  Administrasi Kependudukan .

Banyak nya di DPT yang telah di tetapkan oleh penyelenggara tersebut masih banyak terdapat NIK yang kosong /atau tidak standar /ganda yang di indikasikan hampir 14 juta pemilih yang terdaftar dalam DPT .hal ini sebenarnya adalah kesengajaan yang dilakukan oleh mereka,karena tidak mungkin penduduk yang telah mempunyai KTP tidak mempunyai NIK . Mereka bekerja dengan cara tidak cermat dan tidak bekerja bersungguh sungguh dan tidak melaksanakan /atau mengabaikan UU Pemilu serta keputusan keputusan KPU yang mengatur tentang pedomaan teknis pemutakhiran dan penetapan data pemilih .

Sekedar mengingatkan UU No 8 tahun 2012 , pasal 33

Tentang Daftar Pemilih Berbunyi,

“(2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih”

Selayaknya dan sepatunya

Hendaknya Pihak kepolisiaan melaksanakan/Menegakkan Undang - undang tersebut dengan cara memanggil dan memeriksa pihak pihak yang terkait . agar persoalan ini dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku .dengan menyesampingkan surat KPU no 741/KPU/XI/2013 perihal NIK dan KK yang Kosong.

Demikianlah surat ini saya sampaikan , dan agar dilaksanakan dengan sesegera mungkin ,agar hal ini tidak berulang sepanjang sejarah Pemilu di republic ini .

Hormat Saya

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Pelantikan Presiden Jokowi Menggema di …

Ely Yuliana | | 20 October 2014 | 20:18

Jokowi Jadi Cover Story Tabloid ChinaDaily …

Rahmat Hadi | | 20 October 2014 | 20:13

Apakah Kamu Pelari? Ceritakan di Sini! …

Kompasiana | | 25 September 2014 | 11:05

Hampir Tertipu dengan ‘Ancaman’ Petugas …

Niko Simamora | | 20 October 2014 | 19:49

[BALIKPAPAN] Daftar Online Nangkring bersama …

Kompasiana | | 02 October 2014 | 11:00



HIGHLIGHT

Trip to Banda Aceh #1 …

Rinta Wulandari | 8 jam lalu

Menjadi Manusia yang Sebenarnya …

Dayoe Yogeswary | 8 jam lalu

Inilah Akibat Buku Jendela Dunia …

Andre Jayaprana | 8 jam lalu

Asa Negeri …

Rahab Ganendra | 8 jam lalu

Jika Tak Dikelola, Kerbau bisa Terancam …

Panca Nugraha | 9 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: